Laba BUMN Anjlok Jadi 28 T, Kelompok Milenial Minta Erick Thohir Berbenah
Siberkota.com, JAKARTA,- Koordinator Penggerak Milenial (PMI), Adhiya Muzakki angkat bicara soal penurunan laba bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya sebesar Rp 124 triliun di tahun 2019, turun menjadi Rp 28 triliun di tahun 2021.
Menurut Adhiya, keterpurukan yang dialami BUMN di bawah naungan Erick Thohir itu menunjukkan bahwa BUMN perlu berbenah, khususnya dalam merekrut sumber daya manusia. Adhiya meminta BUMN harus meninggalkan perekrutan yang berdasarkan kedekatan. Namun, mengutamakan kompetensi.
“BUMN harus berbenah. Khususnya soal perekrutan sumber daya manusia. Jabatan pimpinan jangan ditempati oleh orang-orang karena kedekatan. Tapi diisi oleh orang-orang yang kompeten,” ujarnya saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon, Sabtu (5/6/2021) pagi.
Selain itu, Adhiya mengkritisi kegagapan BUMN dalam menjalankan bisnis, sehingga tidak mampu mendongkrak keuntungan.
“BUMN kadangkala dihadapkan pada permasalahan SDM dan pola kerjanya masih terjebak pada gaya lama, naluri bisnisnya tidak ada, sehingga BUMN dirasakan tidak memberikan manfaat tapi justru membebani negara,” imbuh Adhiya.
Lebih lanjut, Adhiya menilai setiap jajaran di BUMN harus profesional, bekerja efektif, efisien, dan mengacu pada good corporate governance. Menurutnya, hal tersebut penting guna menghindari kesalahan manajerial.
“Semuanya harus terbuka, sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi atau miss management (kesalahan manajemen), dan inefisiensi,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia mengingatkan bagaimana posisi BUMN sebagai upaya peningkatan atau percepatan dalam pelayanan publik yang tuntutannya untuk pengembangan ekonomi nasional.
Adhiya mengatakan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengamanahi BUMN sebagai perusahaan negara dengan dua tujuan yang mulia. Pertama, sebagai penyedia barang dan jasa publik untuk memberikan pelayanan sekaligus mendapatkan keuntungan.
“Sebagai penyedia barang dan jasa, BUMN hadir untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Seiring dengan itu, masih kata Adhiya, BUMN juga diharapkan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, khususnya menyumbang penerimaan negara.
“Dua tujuan ini ibarat dua keping mata uang. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai wujud implementasi pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945,” terangnya.
“Tujuan usaha itu kan untung, kalau rugi, untuk apa usaha?,” lanjutnya.
Pada 2014, laba para BUMN bersih tercatat Rp148 triliun, tahun-tahun berikutnya, meningkat menjadi Rp150 triliun (2015), Rp164 triliun (2016), Rp185 triliun (2017) dan Rp218 triliun (2018), Rp124 triliun (2019).
“Loh, kok sekarang tinggal 28 T. Menteri Erick Thohir harus segera berbenah. Jika masih tak mampu, sebaiknya mundur,” tandasnya.(Ldr)