Soal 17 Perusahaan di Tangerang ‘Maling’ Air, Bapenda Banten: Pertahun Hilang Rp. 3 M
SiberKota.com, Banten – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Deni Hermawan membenarkan adanya 17 perusahaan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang terbukti ‘maling’ air.
Deni mengungkapkan, dari belasan perusahaan tersebut memang belum memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA).
“Ada 17 potensi wajib pungut air permukaan yang belum bisa kami manfaatkan secara maksimal, karena mereka yang menjadi wajib pungut air permukaan itu harus mempunyai SIPPA,” ungkapnya, di Pendopo Gubernur Banten, Senin (10/6).
Menurut Deni, jika 17 perusahaan tersebut membayarkan pajak air, dari perkiraan mestinya Pemprov Banten mendapatkan pendapatan hingga Rp. 3 Miliar.
“Hitungan kurang lebih Rp. 2-3 Miliar setahun,” katanya.
Deni juga memastikan akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar secepatnya mengurus perizinan atau SIPPA.
“Lolos tidak berizin ini sesungguhnya saya belum mendapatkan data yang pasti, tapi bagi kami saat ini adalah mendorong melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk secepatnya memperoleh perizinan,” jelasnya.
“Beberapa waktu yang lalu kami telah mengundang stakeholder terkait kepala balai C2, para wajib pajak air permukaan, kemudian teman teman Samsat kami undang untuk segera menyelesaikan bagaimana perizinan-perizinan ini secepatnya bisa diselesaikan yang ada di masing-masing,” tandasnya.
Pada laporan Keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya pajak air permukaan belum sepenuhnya maksimal.
Hal tersebut tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomor 29.B/LHP/XVIII.SRG/04/2024.
Menurut BPK, belum maksimalnya karena belum ada pemungutan pajak pada 17 perusahaan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan di wilayah sungai pada kedua daerah tersebut.
Baca berita SiberKota lainnya, di Google News