Para Tokoh Agama di Banten Diskusi Persoalan di PIK 2

Siberkota.com, Tangerang – Forum Kebangsaan dan Kemaslahatan Masyarakat (FKKM) menggelar silaturahmi kebangsaan bersama ulama dan tokoh Se-Provinsi Banten di Resto Istana Nelayan, Kota Tangerang, Senin (6/1/2025).

Ketua Pelaksana kegiatan, Didin Syahfudin menjelaskan, dalam kegiatan ini pihaknya membicarakan terkait persoalan kekisruhan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang tepatnya di PIK 2.

“Jadi yang kita bicara PSN. Kemudian setelah diberikan sosialisasi maka dilanjutkan dengan acara dialog diskusi, apakah itu terkait ada permasalahan, atau ada masukan, juga saran rekomendasi. Jadi pertemuan hari ini itu harapannya silaturahim kebangsaan kita dapatkan dilaksanakan, kemudian dapat ilmu dari Guru kita Buya K.H Said Aqil Siradj, yang ketiga pihak PIK 2 juga memberikan paparan tentang proyek PSN PIK 2,” jelasnya.

Tokoh ulama yang juga Mantan Menteri Agama RI 2001-20024, Kiayi Haji Said Sirad yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap PSN di PIK 2.

“Sebenarnya saya bukan siapa-siapa ya, karena saya melihat kegaduhan di Tangerang, saya terpacu juga. Saya cuma bicarakan PSN, Proyek PIK nya tidak, itu bisnis, PSN dinamakan Ihya ill Mawat, menghidupkan tanah yang terlantar. Kalau ada tanah terus kita biarkan, itu dosa. Makanya kalau ada kesempatan kenapa tidak kita dukung. Adapun yang sifatnya ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan ya selesaikan dengan baik-baik,” paparnya.

Tokoh agama lainnya, Wakil Ketua Bagian Wakap PCNU Kabupaten Tangerang, Marjuk Bin Abdullah berpandangan terkait proyek PSN PIK 2.

“Kalau untuk PSN setuju saya yang disampaikan oleh para masyarakat Banten. Sebetulnya kalau tanah itu mulai dari Dadap sampai ke Bajonegaro itu sangat berbahaya sekali, karena PIK itu kan menggangu aktivitas masyarakat terutama saat ini nih, seperti mobil tanah itu, urugan itu, paling berbahaya itu. Apa dasarnya, dari jam 6 pagi sampai jam 5, sampai jam 10 malam. Jadi kesannya sangat orang warga itu takut, gitu doang masalah urugan,” ujarnya.

Lebih lanjut Marjuk menyampaikan ketakutan warga dengan adanya PSN di PIK yang dibangun oleh pihak PIK itu sendiri.

“Kalau biacara untuk kedepan bisa ditolak sebetulnya, karena memang kata nya PIK itu bedanya dengan PIK 1 dan PIK 2, katanya berbahaya PIK 1 itu, kata informasi katanya diatas negara katanya, PIK 1 itu diatas negara gitu, contohnya kalau orang mau masuk ke PIK 1 yang di Kapuk kan, harus pake pisah segala macem. Makanya kita itu takut, takutnya PSN ini dibangun kan oleh PIK, tiba-tiba ujungnya kan kita mau masuk aja kita mesti bayar, gitu maksudnya, seperti di ancol,” terangnya.

Marjuk berharap pembangunan PSN PIK maupun Proyek PIK tidak menggangu masyarakat dan harga tanah nya tidak merugikan masyarakat.

“Kayak NJOP dulu nya pak itu sertus ribu. Sekarang turun gitu, sampai diturun kan oleh BPN Rp.48.000 itu hasil usulan dari alasannya masyarakat padahal masyarakat tidak mengusulkan,” harapnya.

Sementara itu, Muanas Al Aidid selaku Legal PIK menjelaskan, terkiat polemik kekisruhan yang saat ini terjadi ditengah masyarakat soal PSN PIK dan Proyek adalah fitnah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak mendasar.

“Polemik ini terjadi karena ada sekelompok orang yang kemudian melakukan fitnah, seolah-olah PIK 2 ini proyek PIK nya untuk melakukan bisnis property dan perumahan ini di PSN kan pemerintah. Padahal PSN yang dikelolah PIK ini adalah berbeda kawasan, kawasan ini adalah hutan mangrove, lahannya kritis, abrasi, sudah rusak dikasih ke PIK supaya dikelolah, direhabilitasi lingkungannya dari 91, sekarang untuk dinaikan menjadi 500 mangrovenya, karena mangrove ini penting untuk abrasi, nah mangrove ini dikelolah kemudian untuk dipake mangrove ini untuk tujuan wisata supaya dapat meningakatkan PAD melalui pajak dan retribus supaya bisa membuka lapangan pekerjaan dan di PIK ini ngga ada pemukiman penduduk, karena semua tanah nya ini adalah milik Perhutani milik Pemerintah, jadi kalau ada sekelompok orang mengatakan proyek PIK ini yang sudah dilakukan sejak 2011 pembebasan lahannya, dianggap menggunakan PSN pada 2024 ya itu Fitnah, ngga mendasar,” pungkasnya.