Tata Kelola Aset Pemprov Banten Belum Optimal, DPRD Minta BPKAD Perbaiki

SiberKota.com, Banten – Menyoal aset Provinsi Banten, Komisi III DPRD Provinsi Banten meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar memperbaiki tata kelola yang belum optimal, termasuk aset kendaraan dan situ.

Hal tersebut diucapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Banten, Muhammad Faizal di Gedung DPRD Banten, KP3B, Senin (29/7).

“Kalau hasil kendaraan dari sekian kendaraan kemarin ada 211 itu 60 persennya keberadaanya sudah diketahui. Yang 30 persen ditelusuri dulu sampai tanggal 31 Desember, apakah nanti akan dibuktikan karena itu kendaraannya tahun 2005-2011,” ungkapnya.

Menurut Faizal, temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas ratusan kendaraan yang hilang itu, merupakan bukti bahwa tata kelola aset di Pemprov Banten bermasalah.

Dari informasi yang Faizal dapat, sebanyak 30 persen aset kendaraan di dinas Pemprov Banten itu dinyatakan hilang atau fisiknya tidak diketahui keberadaan fisiknya.

“Historisnya ditelusuri terus, dan ini BPKAD administrasi pengontrol kan semuanya ada di OPD pengguna barang. Nanti kalau keberadaanya tidak ada, bisa ada opsi bahwa kita melakukan penghapusan. Bisa dengan ketentuan bahwa fisiknya sudah tidak ada, kemudian tahun bukunya sudah habis kan bisa,” ujarnya.

Kemudian, soal aset Situ Pemprov Banten, Faizal juga meminta BPKAD agar menyelesaikan sertifikasinya.

“Situ kita lagi terus berupaya ke sertifikasi, semua situ yang ada menjadi milik Provinsi. Setelah sertifikat nanti baru kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan, tentu untuk menambah PAD kita, kita sudah tercapai 76 persen. Jadi tinggal 20 persen saja yang kota selesaikan dari aset itu,” pungkasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.