LKPP Sebut Adanya Dugaan Pelanggaran Perpres Pada Pengadaan Makan dan Minum Rapat DPRD Kab. Tangerang
Diputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP
Siberkota.com, Kabupaten Tangerang – Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, menduga adanya indikasi pelanggaran Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) dalam pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD Kabupaten Tangerang senilai 6,7 Miliar.
Setya menyebut dugaan itu berdasar dari adanya sejumlah paket pengadaan untuk makan dan minum rapat yang dipecah menjadi 13 paket dengan nilai paling tinggi sebesar Rp. 2,5 miliar, namun anehnya hal itu dilakukan menggunakan metode Pengadaan Langsung. dimana syarat dari pengadaan itu hanya dapat dilakukan dengan nilai maksimal Rp. 200 Juta.
“Perpres (Nomor) 16 Tahun 2018, Perpres (Nomor) 12 Tahun 2021, kalau pengadaan langsung itu dipakai untuk sampai dengan Rp. 200 juta, kalau lebih harus tender,” katanya saat dikonfirmasi pewarta, ditulis Jumat (25/04/2022).
Setya menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai di atas Rp. 200 juta harus dilakukan dengan tender terbuka. Kecuali katanya, pemilihan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi belanja online atau E-Katalog.
“Kalau makan minum, pengadaan langsung hanya untuk Rp. 200 juta ke bawah. Kalau katalog bisa, pake purchasing misalnya, kalau makan minumnya sudah masuk katalog, atau masuk ke toko daring, kita kan punya program toko daring yah,” ungkapnya.
Merepon Hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya mengatakan terkait permasalahan anggaran makanan dan minuman rapat DPRD pada tahun 2022 yang mencapai 6,7 Milyar. Terutama perihal anggaran senilai Rp. 2,5 M yang menggunakan metode Pengadaan Langsung.
Adit mengklaim metode Pengadaan Langsung yang dilakukan untuk memilih penyedia makanan dan minuman rapat tersebut tidaklah melanggar ketentuan, sebab katanya, hal itu sudah ada dalam peraturan yang berlaku.
“Kalau soal pengadaan langsung senilai 2,5 Miliar itu sudah ada yang mengatur, jadi dipecah lagi bukan secara global segitu,” tuturnya.
Adit juga menyebut anggaran fantastis yang digelontorkan tersebut sebenarnya merupakan akumulasi dari semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD seperti rapat paripurna, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan rapat-rapat lainnya.
“Kalau yang untuk makan minum itu bukan untuk kita aja (Dewan) tapi untuk keperluan reses dan konsituen,” terangnya.
Adit pun mencontohkan, jika setiap reses yang dilakukan dapat memakan biaya hingga Rp. 49 juta dan dilaksanakan sebanyak 150 kali, maka sudah terlihat besarnya anggaran yang terserap dari kegiatan itu.
“Kalau untuk setiap kegiatan itu sudah tersistem, seperti makan dan minum ada penjabarannya, kalau dulu kan terpisah, reses sekian, ini sekian,” tandasnya.(Deri)