Gelar Paripurna, Dewan Fraksi PDIP Berikan Kritikan Pedas Kinerja Pemkab Tangerang

Siberkota.com,Kabupaten Tangerang – DPRD Kabupaten Tangerang, menggelar agenda rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi atas penjelasan Bupati terhadap Rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022, pada Kamis (15/6/2023).

Dalam jalannya rapat sejumlah Fraksi partai diberikan kesempatan oleh pimpinan DPRD untuk memberikan pandangannya.

Yang menjadi pusat perhatian, ialah ketika Fraksi PDIP yang diwakili Anggota Dewan, Deden Umar Dani melontarkan sejumlah kritikan keras terhadap kinerja pemerintah daerah.

Deden mengatakan, ada beberapa catatan kinerja pemda yang dinilai belum berhasil di penghujung masa jabatan Bupati Tangerang
Ahmed Zaki Iskandar.

Menurutnya, yang pertama, APBD Tahun 2022 belum dapat dinilai selaras dengan misi Kepala Daerah yaitu pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Kemudian, yang kedua APBD 2022 belum dikatakan maksimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka.

Ketiga, lanjut Deden Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum melakukan verifikasi faktual terkait data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga membuat penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Keempat, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di sekolah swasta untuk siswa tidak mampu sesuai belum juga dilaksanakan.

Kelima, belum optimalnya sertifikasi aset bangunan milik pemerintah daerah serta penyelesaian sengketa tanah milik Pemda dengan masyarakat.

Deden memberikan contoh, indikator tidak tercapai RPJMD adalah pada permasalahan kita perduli sampah. Dimana, katanya bisa dilihat secara langsung dari pembangunan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah atau TPS-3R.

Kata Deden, jika dilihat dari RPJMD memang telah tercapai, namun, kalau berdasarkan data hanya beberapa saja yang berfungsi secara maksimal.

“Ya seperti ini kalau cuma mengejar capaian angka saja, bukan berdasar keberhasilan berbasis kinerja dan kepuasan masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli, menyatakan, pemerintah kabupaten Tangerang akan berusaha menyelesaikan poin-poin kritikan Fraksi hingga akhir tahun 2023.

Kendati demikian, Ia enggan berbicara jauh, sebab hal tersebut akan dijelaskan secara langsung oleh Bupati Tangerang di agenda rapat Paripurna selanjutnya.

“Insyaallah bisa kita selesaikan sampai akhir tahun ini, namun untuk jawaban pandangan fraksi secara keseluruhan akan disampaikan langsung oleh Bupati,” tandasnya.