Aktivis Lingkungan Desak Pemda Berikan Kompensasi Warga Dekat TPA Jatiwaingin
Siberkota.com, Kabupaten Tangerang – Aktivis lingkungan dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang desak pemerintah daerah agar segera memberikan kompensasi kepada warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk.
Ketua SEMMI Tangerang, Yanto mengatakan, sudah 30 tahun lamanya warga setempat belum mendapatkan hak-haknya. Padahal, lanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 25 yang mengintruksikan tentang kompensasi bagi masyarakat terdampak TPA berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan dan kompensasi lainnya.
“Sudah 30 tahun masyarakat menunggu itikad baik pemerintah kabupaten Tangerang sejak dibangun nya TPA Jatiwaringin,” kata Yanto kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).
“Saya merasa kecewa, Pemerintah Kabupaten Tangerang seperti melecehkan Konstitusi, dengan mengebiri hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat,” sambungnya.
Yanto menceritakan keadaan warga setempat yang sangat miris. Dimana, katanya air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sudah tercemar hingga berwarna kuning, karena TPA hanya berjarak 50 meter dari pemukiman warga tanjakan mekar.
Hal itu, kata Yanto membuat warga menderita berbagai penyakit kulit, dan inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat dari aroma bau menyengat tumpukan sampah.
Tak kalah penting, kerusakan jalan sepanjang irigasi TPA Jatiwaringin menjadi langganan kecelakaan lalu lintas.
“Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Sampah lebih dari 4,1 Milliar pertahun,” katanya.
Yanto menegaskan, pihaknya mengultimatum Pemkab Tangerang Khususnya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk segera memberikan hak masyarakat dalam kurun waktu 30 hari kerja.
“Jika tidak, kami akan menggalang massa untuk berdemonstrasi atau menggugat pembangunan Pengolah Sampah Energi Listrik (PSEL) di Pengadilan Negeri,” ucapnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Ahmad Taufik mengatakan, pihaknya sudah tau isu keluhan warga terkait air bersih dan sebagainya. Namun, kata dia kenyataannya tidak ada.
“Info gini udah lama-lama banget, kenyataan juga gak ada. Kalau ada faktor lain(bukan TPA Jatiwaringin),” tandasnya.