Rapat Paripurna P2APBD 2023, DPRD Tanyakan APBD yang Turun

SiberKota.com, Jakarta – DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sunggul Sirait memberikan tanggapannya.

Sunggul menyatakan, agar eksekutif mengevaluasi penurunan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Ia juga meminta penjelasan terkait apa yang terjadi sehingga APBD 2023 mengalami penurunan pada APBD perubahan.

“Kami mencatat bahwa APBD diketok awalnya Rp 83,7 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 79,56 triliun dalam APBD Perubahan. Penurunan ini membutuhkan penjelasan yang rinci dan transparan oleh Pemprov DKI Jakarta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting,” ungkapnya, Senin (29/7).

“Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, apakah ini memang karena efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja pemprov yang ditunda atau dibatalkan,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang datang pada Rapat Paripurna itu menjelaskan perihal terkait.

Heru menyatakan, sebab ada penurunan APBD itu, karena Pendapat Asli Daerah (PAD) Jakarta yang tidak tercapai.

“Menanggapi evaluasi dari fraksi PDI-Perjuangan mengenai faktor-faktor penurunan anggaran dapat dijelaskan bahwa total APBD Perubahan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 5 triliun dibandingkan APBD tahun 2023 yang sebesar Rp 83,79 triliun. Penurunan ini disebabkan turunan capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis. Penyesuaian target pendapatan di lapangan karena target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, namun tidak tercapai,” terangnya.

“Sementara itu alokasi anggaran belanja diharapkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dan implementasi program prioritas yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi, dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon,” tutupnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News