Program Kartu Prakerja Berlanjut Tahun Depan
Siberkota.com, Jakarta – Pemerintah, lewat program Kartu Prakerja alokasikan bantuan sebesar Rp34,6 triliun selama pandemi 2020-2021. Selain bantuan finansial, penerima manfaat juga mendapat bantuan keterampilan kerja dari program tersebut.
Sesuai tujuannya, program Kartu Prakerja diharapkan mampu memecah persoalan peningkatan pengangguran akibat pandemi covid-19. Program yang bersifat semi bantuan sosial itu juga didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Melalui program Kartu Prakerja, diharapkan komptensi baik para pencari kerja baru, pencari kerja alih profesi atau korban PHK dapat mengisi kebutuhan pencari kerja, sehingga masalah pengangguran dapat diatasi,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam webinar Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja secara virtual, Rabu (1/12/2021).
Dia menambahkan, program Kartu Prakerja menjadi bagian dari program prioritas pemerintah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat 7 agenda pembangunan prioritas nasional.
Maksud dari program prioritas, yakni pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, program tersebut juga menjadi prioritas ke-7 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mendatang.
Itu berarti, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan di 2022 dengan skema yang berlaku saat ini. Namun Febrio tak menampik, pemerintah akan mengubah skema tersebut berdasarkan situasi di masa mendatang.
“Program Kartu Prakerja dilanjutkan, skema pelaksanaannya semi bansos dan akan bersifat reguler dengan memperitmbangkan situasi yang makin kondusif,” paparnya.
Dalam APBN 2022, anggaran program Kartu Prakerja masuk ke dalam alokasi perlindungan sosial yang mencapai Rp203 triliun. Dari total dana tersebut, pemerintah mengalokasikan dana Rp11 triliun, atau 4,3% dana perlindungan sosial untuk program Kartu Prakerja.
Untuk itu, program Kartu Prakerja perlu terus dievaluasi dan melakukan perbaikan. Pelatihan-pelatihan yang ditawarkan program itu harus mampu memenuhi kebutuhan pekerja dan pencari kerja, baik itu di sektor formal maupun informal.
Tak luput, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga diharapkan mampu menjaga tata kelola dan akuntabilitasnya dalam menjalanlam program tersebut.
“Kiranya tetap ada perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program secara transparan dan akuntabel dari sisi pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan mitra platform,” ucap Febrio.
Di kesempatan yang sama, Jane Berkowitz Carlton and Dennis William Carlton Professor dari Massachusetss Institute of Technology (MIT) Benjamin Olken menyebutkan, berdasarkan hasil survei evaluasi dampak Kartu Prakerja, didapati program itu memberikan sejumlah dampak baik bagi pesertanya.
Pertama, Kartu Prakerja berhasil meningkatkan lapangan pekerjaan hingga 8%, baik dengan mendapatkan pekerjaan maupun memiliki bisnis. Kedua, penerima program Kartu Prakerja memiliki peluang 18% lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan.
Ketiga, 12% dari peserta Kartu Prakerja memilih untuk bekerja dan sebanyak 30% memilih untuk berwirausaha. Keempat, program Kartu Prakerja meningkatkan kemungkinan mendapatkan penghasilan peserta hingga 8% dan meningkatkan penghasilan bulanan sebesar Rp122.500
Kelima, penerima program dapat menggunakan sertifikat yang diperoleh dari latihan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Keenam, program Kartu Prakerja dapat meningkatkan ketahanan pangan peserta.
“Ketujuh, penerima menghabiskan rata-rata Rp42.100 lebih sedikit untuk makanan (2% lebih rendah) dan Rp47.400 lebih sedikit untuk barang-barang non-makanan (4% lebih rendah) di bulan lalu,” terang Olken.
Kedelapan, penerima 8% lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil pinjaman untuk mengatasi kesulitan keuangan dan 21% lebih mungkin untuk membeli aset. Sembilan, Kartu Prakerja meningkatkan kepemilikan e-wallet sebesar 53% dan kemungkinan terjadinya pembelian online dengan e-wallet pada bulan lalu sebesar 40%.
Adapun berdasarkan data Kemenkeu, pada 2020 pemerintah menganggarkan dana Rp10 triliun untuk 5,6 juta orang dan realisasinya mencapai Rp13,4 triliun untuk 5,9 juta orang. Di 2021, alokasi program Kartu Prakerja mencapai Rp21,2 triliun yang semula Rp20 triliun dengan target peneriman manfaat sebesar 5,7 juta orang dan realisasi per Oktober mencapai Rp9,42 triliun yang telah disalurkan kepada 2,7 juta peserta.
Secara kumulatif, jumlah penerima program Kartu Prakerja dari awal sampai dengan 30 September 2021 sudah mencapai 12 juta orang dan tersebar di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota di Indonesia.