Pro dan Kontra Program Sekolah Swasta Gratis Gubernur Banten Andra Soni
Pelajar SMA YP Karya Kota Tangerang
Siberkota.com, Tangerang – Gubernur Banten, Andra Soni, tampaknya tak mau berleha-leha usai dilantik beberapa bulan lalu. Ia langsung tancap gas merealisasikan janji-janji politiknya, seperti program sekolah swasta gratis.
Meski program ini belum sepenuhnya ditopang dengan prosedur aturan sebagaimana seharusnya, di tahun ajaran baru 2025-2026 program ini sudah direalisasikan.
Dari data yang didapat, tercatat ada 238 SMA, SMK, dan SKh swasta yang diklaim menerima kerjasama program sekolah gratis yang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Dari informasi yang berhasil dihimpun TitikKata, program ini mendapat berbagai respon dari pihak terkait. Dapat disimpulkan, sebagian besar sekolah-sekolah ikut mendukung program, dengan menerima kerjasama program sekolah gratis tersebut.
Seperti disampaikan oleh Humas SMA YP Karya Kota Tangerang, Novi saat ditanggapan.
“Untuk program sekolah gratis yang diadakan oleh pak Gubernur Andra Soni Alhamdulilah dengan adanya program ini sangat meringankan beban orangtua. Jadi dengan adanya sekolah gratis para orangtua tidak memikirkan lagi bayaran anak dan alhamdulilah program sekolah gratis itu sangat membantu untuk sekolah juga,” ungkap Novi, Rabu (18/6/2025).
Hal senada ungkapkan Ketua SPMB SMK Bhakti Anindya Kota Tangerang, Motuho Gea.
“Kita bersyukur ya dengan adanya program ini, jadi program ini bisa membantu masyarakat yang ingin sekolah, dan dengan adanya sekolah gratis ini antusias calon siswa baru yang mendaftar sangat tinggi di SMK Bhakti Anindya,” ungkapnya, Senin (16/6/2025).
Disisi lain, terdapat sejumlah sekolah yang tidak menerima kerjasama tersebut, mereka menolak program dengan berbagai alasan. Meski nama sekolanya sudah dimasukan dalam daftar sekolah yang menerima kerjasama.
“Sebenernya gini, dari awal SMK Ki Hajar Dewantoro memang pernah ditawari oleh pihak Provinsi dari Dinas Pendidikan untuk menjadikan sekolah gratis. Tapi dari pihak kami, yaitu juga kepala sekolah tidak ingin ikut sekolah gratis dikarenakan memang dari awal kita sekolah swasta yang berdiri sendiri. Makanya ketika masuk dalam list daftar sekolah gratis, kita dari pihak sekolah pun bingung, padahal dari awal ditawari kita sudah menolak dan mengajukan surat juga langsung ke Dinas Pendidikan, langsung ke bagian Kadisnya bahwa kita dari pihak sekolah SMK Ki Hajar Dewantoro tidak ikut serta dalam program sekolah gratis nya bapak Andra Soni, sebenernya seperti itu, makanya ini klarifikasi dari pihak sekolah, kami SMK Ki Hajar Dewantoro tidak ikut serta dalam program sekolah gratis,” ujar Wakepsek SMK Ki Hajar Dewantoro, Kota Tangerang, Efek Sunaryanto, Senin (16/6/2025).
Penolakan juga datang dari Kepala SMAS Daarul Archam, Nurhudin, Kabupaten Tangerang.
“Tentu awalnya saya mengapresiasi program atau bantuan ini, tapi yang menjadi perhatian itu bagaimana eksekusinya di lapangan. Ada beberapa problem yang dihadapi beberapa sekolah, seperti kita di pesantren. Kita di pesantren itu sudah menentukan SPP bulanan untuk operasional santri. Kadang-kadang kalau kita menggratiskan kemudian kita mengambil uang bantuan ini, belum tentu cukup untuk mengcover kebutuhan para santri, operasional pesantren dan lain-lain,” katannya, Selasa (17/6/2025).
Sementara, Koordinator Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Barhum HS mengungkapkan, anggaran program sekolah gratis swasta SMA/SMK, dan SKH mencapai Rp160 miliar lebih dari APBD 2025.
“Ada Rp160 miliar lebih untuk persiapan sekolah gratis yang bentuknya itu terkait pendaftaran dan juga uang insentif sekolah atau guru. Rp160 miliar itu kepada pihak swasta yang akan diberikan selama 4 bulan nanti mungkin di perubahan anggaran kita akan tambahkan tahun depan untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah swasta gratis,” ujar Barhum.
Lebih lanjut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Lukman menjelaskan, rincian anggaran per siswa bervariatif untuk wilayah Tangerang Raya SMA Rp250 ribu dan SMK Rp300 ribu. Sedangkan, wilayah Pandeglang, Lebak, Serang hingga Cilegon SMA Rp150 ribu dan SMK Rp250 ribu.
“Kalau untuk SMA wilayah Pandeglang Seragon (Serang dan Cilegon,red) Lebak itu kan diangka Rp150, untuk wilayah Tangerang itu Rp250 ribu, SMK nya Rp300 dan diangka Rp200 itu sudah memperhitungkan SPP dan uang bangunan dari sekolah itu. Tahapanya sekolah dulu, sekolah sudah valid ketemu baru bicara tentang siswanya. Siswanya sudah valid baru bicara rekeningnya sehingga nanti pencairan di bulan Juli Agustus itu sudah clear semua,” tandasnya.
Baca berita SiberKota lainnya, di Google News