Pemprov DKI Jakarta Lakukan Pemutihan Pajak Kendaraan
Pendaftaran cek fisik kendaraan DKI Jakarta
Siberkota.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan, yang dimulai pada Sabtu 14 Juni 2025 hingga 31 Agustus 2025.
Seperti disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati dalam rapat Komisi C DPRD DKI terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, Selasa (17/6/2025).
“Terkait dengan pemutihan kenderaan bermotor yang sudah mulai hari Sabtu kemarin, ini memang kita berikan setiap tahun dalam rangka ulang tahun DKI sampai dengan ulang tahun Republik Indonesia, itu memang durasinya 2 bulan. Pemutihan ini adalah penghapusan atas sanksi denda dan bungan keterlambatan bayar, hanya itu yang kita berikan. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya kearah satu adalah untuk pajak kenderaan itu untuk tahun lalu itu utangnya cuma Rp100,31 miliar, cuma disini data BPKB kita yang belum daftar ulang itu 1 juta lebih dan potensi pendapatannya 1 koma sekian triliun. Nah, ini lah yang sebenarnya yang kita sasar supaya mereka mau melakukan daftar ulang supaya membayar pajak, dengan sanksi dendanya kita hapuskan. Karena kemarin saya juga sudah ditelpon dari show room-show room mobil-mobil secon, yang dia jualkan tunggakan pajaknya bertahun-tahun. Nah, ini kesempatan mereka untuk melunasi sehingga ini kemudian bisa laku terjual gitu. Nah, berdasarkan tahun lalu, lumayan juga ada sekitar selama masa pembebasan mungkin ada sekitar Rp400 miliaran kita bisa dapat,” kata Lusi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno mengaku mendukung kebijakan tersebut.
“Sangat mendukung sekali, karena ini kan kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Sedangkan daerah Jawa Barat, termasuk Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur juga memberikan termasuk kebijakan mutasi tentang denda pajak. Bahkan di Jawa Barat itu pajak yang berapa tahun ini cuma bayar satu tahun. Tetapi DKI Jakarta ini kan termasuk meringankan denda atau termasuk dendanya yang diringankan. Jadi tidak ada denda tetapi bayar pokok pajaknya sekali,” tuturnya.
Baca berita SiberKota lainnya, di Google News