Masih Lemahnya Sistem Pertanahan di BPN

Siberkota.com, Sumatera Selatan – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, belum terintegrasinya administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu celah masuknya sindikat mafia tanah.

“Dengan administrasi pertanahan yang ada di desa, misalnya terkait tanah Letter C, adanya kewenangan Ketua Adat memberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA),” terang Burhanuddin saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Senin (29/11/2021).

Selain soal administrasi, proses pendaftaran tanah yang belum selesai juga menjadi celah yang digunakan mafia tanah. Hal ini memungkinkan masih dibukanya penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lalu, masalah lainnya, yakni tindakan administraitf terhadap tanah yang haknya berakhir atau telah dihapus naamun tidak segera dilakukan serta terdapat sertifikat ganda yang saling tumpang tindih. Menurut Burhanuddin, institusi Kejaksaan wajib hadir guna memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

“Oleh karenanya saya memerintahkan kepada para Kepala Satuan Kerja, baik Kajati maupun Kajari, segera membentuk Tim Khusus untuk menanggulangi sindikat mafia tanah,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, keberadaan jaringan mafia tanah sangat meresahkan. Di samping itu, mafia tanah juga menghambat proses pembangunan nasional, rentan memicu konflik sosial, dan menurunkan daya saing. Ia juga tidak memungkiri para mafia tanah telah berafiliasi dengan oknum-oknum di berbagai lembaga pemerintahan.

“Saya tidak segan menyeret ke meja hijau dan membenamkannya ke dalam penjara, bahkan jika sekalipun ada pegawai Kejaksaan yang terlibat,” tegasnya.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.