Masih Banyak Persoalan Jelang Pemilu 2024
Siberkota.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai memetakan potensi kendala yang akan dihadapi saat pemilihan umum (pemilu) 2024. Persoalan sumber daya manusia (sdm) hingga sarana dan prasarana masih menjadi persoalan kuat.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, kendala yang mungkin akan dialami antara lain sdm. Ia mengungkapkan, jajaran Bawaslu baik yang permanen maupun yang ad hoc (sementara) masih kurang.
“Idealnya, sdm organik Bawaslu mencukupi, namun realitanya masih sangat kurang,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).
Abhan tidak menyebutkan jumlah sdm yang ideal. Namun, ia mengatakan banyak jajaran Bawaslu yang ingin ditarik ke pemerintah daerah akibat adanya perbedaan tunjangan di kabupaten/kota.
Selain itu, ia menuturkan, ada banyak anggota Bawaslu yang masa tugasnya habis pada 2023 dan 2024. Ditambah lagi, jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang bertambah. Dari lima orang komisioner, menjadi tujuh. Di sisi lain, ungkap Abhan, anggaran Bawaslu RI untuk melakukan rekrutmen anggota Bawaslu kabupaten/ kota terbatas.
“Yang perlu dipersiapkan tata cara sistematika tim seleksi dengan penganggaran tahun depan. Jumlah anggaran kami sangat terbatas,” ucapnya.
Hal lain yang perlu diantisipasi, ujar dia, anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan digelar di 516 kabupaten/kota dan 33 provinsi, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbatasnya anggaran dan berbagai kendala, terang Abhan, perlu dirumuskan secara cermat.
Ia mengatakan meskipun tahapan Pemilu Serentak 2024 belum ditentukan, Bawaslu RI mulai mengevaluasi dan menyesuaikan struktur, organisasi, dan tata kerja.
“Begitu pula dengan sarana dan prasarana di daerah. Kantor Bawaslu Provinsi, apalagi Bawaslu Kabupaten/Kota masih banyak belum ada,” ucapnya.
Pihaknya, imbuh dia, tengah merumuskan kebutuhan riil kantor serta standar kantor yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bawaslu. Keberadaan kantor, terang Abhan, multifungsi antara lain melakukan kerja pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, dan kesekretariatan yang mengurus administrasi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengakui ada keterbatasan sdm yang perlu diantisipasi. Terlebih lagi, ujarnya, saat irisan tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024 beririsan .
“Bawaslu tidak punya banyak personil dalam mengantisipasi irisan Pemilu Serentak 2024 dengan Pilkada Serentak 2024. Karena itu, kami akan menginventarisasi SDM dan melakukan berbagai pelatihan,” tukasnya.
Bawaslu RI, dalam rapat dengar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa bulan lalu, mengajukan Bawaslu RI mengusulkan pagu anggaran untuk seluruh tahapan pengawasan pemilu 2024 sebesar Rp22 triliun terbagi dalam tiga tahun anggaran, yakni Rp3,9 triliun pada 2022, Rp10 triliun pada 2023, dan tahun 2024 Rp8,6 triliun. Sedangkan untuk penyelenggaraan pilkada, pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp 11,3 triliun pada 2024 yang dianggarakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).