KAHMI Tekstil: Alarm Ekonomi Sudah Menyala, Jangan Tunggu Industri Nasional Kolaps

Siberkota.com, Jakarta — Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Tekstil (KAHMI Tekstil) menilai sejumlah indikator utama (leading indicators) perekonomian Indonesia menunjukkan sinyal pelemahan yang tidak boleh dipandang sebagai fluktuasi biasa. Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur, berbaliknya neraca perdagangan menjadi defisit, melemahnya nilai tukar rupiah, serta menurunnya kepercayaan investor merupakan kombinasi tekanan yang berpotensi mempercepat deindustrialisasi apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang tepat.

Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari 50,0 pada Mei 2026, sekaligus menjadi level terendah sejak Juni 2025. Angka di bawah 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase kontraksi. Ini merupakan kontraksi kedua dalam tiga bulan terakhir, yang mencerminkan melemahnya permintaan, penurunan aktivitas produksi, dan meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha.

Di sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 1,61 miliar pada Mei 2026, mengakhiri tren surplus selama 72 bulan berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya daya saing ekspor sekaligus meningkatnya tekanan dari impor, yang pada akhirnya akan berdampak pada industri nasional.

Tekanan juga terjadi pada sektor keuangan. Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke Rp17.995 per dolar AS pada Senin kemarin (6/7/2026), turun 32 poin dibandingkan penutupan pasar sebelumnya sebesar Rp17.963 per dolar AS. Nilai tersebut juga lebih lemah sekitar 0,40% dibandingkan rata-rata kurs referensi Bank Indonesia (JISDOR) sepanjang Juni 2026 yang berada di kisaran Rp17.924 per dolar AS.

Pelemahan rupiah memberikan tekanan secara langsung terhadap industri. Depresiasi Rupiah akan menyebabkan peningkatan biaya impor bahan baku, mesin, energi, dan logistik, sehingga semakin menekan struktur biaya industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, menyatakan bahwa rangkaian indikator tersebut harus dibaca sebagai peringatan dini terhadap kesehatan sektor riil.

“PMI yang masuk ke zona kontraksi, defisit neraca perdagangan, serta pelemahan rupiah merupakan kombinasi indikator yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap industri manufaktur ini nyata. Ini bukan sekadar persoalan statistik, tetapi menyangkut keberlangsungan pabrik, investasi, dan jutaan lapangan kerja masyarakat.” kata Agus.

KAHMI Tekstil menerangkan bahwa pemerintah sering mengarahkan narasi publik pada kesalahan eksternal, namun luput dari kebocoran domestik seperti ekspor bahan baku primer yang masih mentah, industri produsen di pertengahan mengalami pelemahan yang menyebabkan arus deras impor pada industri hilir.

“Pemerintah kita cenderung menyalahkan faktor eksternal. Tapi kontraksi ekonomi dan alarm deindustrialiasasi ini kan karena struktur industri nasional yang rapuh, dan terus terjadi pelemahan. Modusnya sama-sama kita lihat, pemerintah terus membuka keran impor demi memenuhi kebutuhan produsen hilir, tanpa peduli ekosistem dan struktur industri yang kian rapuh” terang Agus.

Menurut Agus, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Pelemahan permintaan, kenaikan biaya produksi akibat depresiasi rupiah, tingginya biaya logistik, serta tekanan produk impor berharga murah akan semakin mempersempit ruang gerak perusahaan nasional.

“Ketika biaya produksi naik sementara pasar dibanjiri produk impor harga murah, apalagi yang ilegal, maka tentu ini mengancam ketahanan industri dalam negeri. Dampaknya bukan hanya pada penurunan produksi, tetapi juga pengurangan jam kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja. Yang dipertaruhkan adalah masa depan tenaga kerja Indonesia.” tegas Agus.

KAHMI Tekstil menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme pertumbuhan ekonomi. Diperlukan langkah-langkah korektif yang cepat, terukur, dan berpihak pada penguatan sektor produksi nasional. KAHMI Rayon Tekstil mendesak pemerintah untuk segera menyusun paket kebijakan penyelamatan industri manufaktur yang berorientasi pada peningkatan utilisasi kapasitas produksi dan perlindungan lapangan kerja.

Lebih lanjut, KAHMI Tekstil juga meminta pemerintah untuk memperkuat pengawasan impor, termasuk penegakan hukum terhadap praktik impor ilegal, penyalahgunaan fasilitas perdagangan, serta praktik perdagangan tidak adil yang merugikan industri dalam negeri.

Agus menambahkan bahwa sektor manufaktur merupakan mesin utama penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pelemahan indikator-indikator ekonomi saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kebijakan industrialisasi, bukan justru membiarkan proses deindustrialisasi berlangsung semakin dalam.

“Keberhasilan menjaga industri manufaktur bukan hanya soal mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi. Ini adalah upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, melindungi investasi yang telah dibangun selama puluhan tahun, serta memastikan jutaan pekerja Indonesia tetap memiliki kepastian pekerjaan dan penghidupan yang layak” tambah Agus.

KAHMI Tekstil menegaskan jika pemerintah abai terhadap indikator ekonomi akan membawa dampak yang serius bagi industri dan jutaan tenaga kerja manufaktur nasional.

“Pemerintah harus bergerak cepat sebelum tekanan ekonomi ini berkembang menjadi krisis. Jangan sampai pemerintah abai dan membiarkan lagging effect-nya terjadi. Margin terus tergerus, investasi tertunda, pabrik kolaps, pengurangan tenaga kerja, bahkan PHK. Pertanyaannya kan bukan pada pemerintah sadar atau tidak, tapi mau bertindak atau enggak? kan gitu.” pungkas Agus.