Komunikolog Duga Ada Uang Siluman di Anggaran Tunjangan Perumahan DPRD DKI 2022

SiberKota.com, Jakarta – Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan menyoroti persoalan ada meningkatnya alokasi Anggaran Tunjangan Perumahan DPRD DKI Jakarta atas APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 30 Milyar.

Tamil mengatakan, perubahan nominal tunjangan perumahan seharusnya mengacu pada peraturan gubernur lama tahun 2017 sebesar Rp. 70 Milyar.

“Jadi, kalau kita lihat anggaran Rp100.652.000.000 ini disahkan itu bulan Januari 2022. Nah, sementara pergub tentang perubahan terkait belanja dewan yang tahun 2022 itu di ketok bulan April. Artinya, nominal ini harus mengacu pada pergub yang lama, Pergub tahun 2017,” ujarnya

“Sementara, di Pergub tahun 2017 itu nominalnya jelas bahwasanya itu Rp. 70 Milyar. Maka, kira-kira ada Rp. 30 Milyar peningkatan yang boleh kita katakan “uang siluman” (Anggaran Tunjangan Perumahan). Kan, gitu,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penjelasan dari pihak DPRD DKI Jakarta terkait peningkatan anggaran tersebut.

“Nah, jadi saya kira pihak DPRD DKI wajib untuk memberikan informasi ini kepada publik, gitu,” tuturnya.

Tamil mengungkapkan, sering kali ia mendengar atas tindakan DPRD DKI Jakarta yang jarang sekali membicarakan perihal anggaran.

“Saya sering kali mendengar bahwa pihak DPRD DKI ini sangat hemat berbicara, apalagi berbicara terkait nominal-nominal begini,” ucapnya.

Apalagi, perihal tunjangan perumahan ini keputusannya ada pada Badan Anggaran (Banggar) dan kebetulan Ketua DPRD DKI yang menjadi ketuanya.

“Nah, ini terkait perumahan yang kemudian secara fasilitasnya berbentuk rumah itu kepada ketua DPRD, kebetulan yang begini-begini ini diputuskan di Banggar, Ketua Banggar nya juga Ketua DPRD,” paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Tamil, ini berpotensi menjadi konflik kepentingan. Sebab, keterhubungan antara pengesahan Anggaran Tunjangan Perumahan dan pengendali Banggar.

“Nah ini kan konflik of interest, fasilitas yang digunakan oleh dia, disahkan oleh dia sendiri,” tukasnya.

Tamil menegaskan, penilaiannya ini bukan berarti tindakan tendensius nya. Namun, sebatas menetralkan isu-isu yang beredar di ruang publik.

“Nah, cuma kita tentu tidak tendensius ya, tapi untuk kemudian bisa mengamankan atau paling tidak untuk menetralkan isu-isu di ruang publik, agar masyarakat tidak pretensi yang berlebihan tentang hal ini. DPRD DKI harus buka bicara, apa dasarnya peningkatan 30 miliar ini,” terangnya.

Dari data-data yang telah Tamil lihat, terdapat cacat hukum dalam pengambilan keputusan anggaran tersebut. Sebab, keputusan Pergub itu setelah adanya keputusan nominal.

“Nah, kalau dari data-data yang kita lihat, dasarnya ini tentu cacat hukum. Kenapa? Karena pergubnya itu diputuskan setelah nominal ini diputuskan. Ya, kan gak bisa berlaku surut,” urainya.

Atas dasar keputusan Pergub itu, Tamil menganggap adanya indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor), karena tidak ada landasan hukum yang jelas.

“Jadi, kalau ini kemudian dijalankan, pengadaan ini dijalankan tanpa landasan hukum yang jelas, maka ini bisa masuk indikasi korupsi,” jelasnya.

Dalam upaya mendapatkan klarifikasi, Tamil Selvan meminta pihak Kejaksaan DKI Jakarta untuk memeriksa indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terkait dengan alokasi anggaran tersebut.

“Mungkin saya minta juga dalam hal ini pihak kejaksaan bisa ambil atensi besar terkait Rp. 30 Milyar ini, karena Rp. 30 Milyar ini uang warga DKI,” katanya.

Dalam konteks ini, Tamil Selvan meminta agar pihak DPRD DKI Jakarta secara transparan menjelaskan landasan hukum yang digunakan.

“Warga DKI berhak tau uang yang digunakan oleh wakil-wakil rakyat ini kepentingannya apa. Terlebih, dari kepentingannya apa, landasan hukumnya apa,” ujarnya.

“Jadi, saya minta agar pihak DPRD DKI bisa menjelaskan ini ke publik sejelas-jelasnya dengan landasan hukum yang digunakan,” tambahnya.

Sementara itu, Tamil juga menyarankan agar kejaksaan mengambil peran dalam memeriksa kasus ini, guna menjamin kejelasan dan keabsahan penggunaan dana publik.

“Untuk memeriksa itu, saya kira pihak kejaksaan harus mengambil alih ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD setiap bulannya sebesar Rp70.000.000.00, dan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp60.000.000.00.

Sementara, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 153 tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan pada 21 Apri 2022, tidak dijelaskan nominalnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
1 Comment
  1. […] Baca Juga: Komunikolog Duga Ada Uang Siluman di Anggaran Tunjangan Perumahan DPRD DKI Jakarta […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.