siberkota
Berita Terkini Hari Ini

Dewan Demokrat Singgung Marak Aksi Bunuh Diri di Rapat Paripurna DPRD Kab. Tangerang

Siberkota.com, Kabupaten Tangerang – DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Bupati Tentang Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2023, Kamis, (22/09/2022).

Dalam penyampaian seluruh Fraksi di agenda tersebut. Salah satu Dewan yakni dari Fraksi Demokrat, Aida Hubaedah menjadi sorotan. Pasalnya ia menyinggung maraknya aksi bunuh diri pada beberapa pekan belakangan ini yang terjadi ditengah masyarakat Kabupaten Tangerang.

Aida menduga maraknya aksi bunuh diri itu akibat imbas dari kenaikan harga BBM. Terlabih kenaikan harga BBM ini berimbas juga kepada beberapa harga kebutuhan pokok. Sehingga beban masyarakat kian bertambah. Untuk itu ia meminta pemerintah daerah agar dapat membantu meringankan beban masyarakat.

“Banyak masyarakat memilih mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri akibat himpitan ekonomi. Kami berharap kepedulian pemerintah daerah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,” kata Aida kepada wartawan, Kamis, (22/9/2022).

Sementara, menanggapi pandangan umum fraksi Partai Demokrat, Wakil Bupati Tangerang, Mad Romli enggan berkomentar terkait hal itu. Ia hanya mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi terkait penjelasan Bupati tentang nota keuangan Raperda APBD Tahun 2023 pada pekan depan.

“Hari senin (26 September 2022_red) kita akan berikan jawabannya secara tertulis,” terangnya.

Sebelumnya usai rapat paripurna, pada Senin, (19/9/2022), Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp73 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Zaki menuturkan anggaran yang digunakan tersebut nantinya akan dialokasikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan sosial tunai.

Selain itu, kata Zaki anggaran sebesar itu nantinya akan digunakan untuk pengendalian ekonomi melalui beberapa sektor strategis. Diantaranya, seperti sektor kelompok usaha mikro dengan dialokasikan melalui unit pengelolaan dana bergulir (UPDB). Dan pemberian keringanan atau relaksasi pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Alokasi anggaran ini tentu kita anggarkan untuk bantuan sosial tunai maupun penanganan dampak ekonomi di tiga sektor, pajak, UMKM dan Masyarakat,” terangnya.

Lebih jauh Zaki menerangkan, alokasi sebesar Rp 73 miliar itu bersumber dari dua anggaran, yaitu dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen. Dan sumber pendapatan kedua, yaitu dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2022.

“Ini kami digelontorkan khusus masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang kemudian berdampak kepada ekonomi maupun sosial,” tandasnya.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.