Datangi Hunian KSB, Ahmad Sahroni: PJ Gubernur DKI Menzalimi Masyarakat

SiberKota.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendatangi warga eks Kampung Bayam Jakarta di Kampung Susun Bayam (KSB).

Atas kedatangannya itu, Sahroni mendengarkan keluhan atas polemik  berkepanjangan yang warga eks Kampung Bayam alami.

Pada kesempatannya, Sahroni mengatakan bahwa apa yang terjadi pada warga eks Kampung Bayam Jakarta merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan.

Sebab, seorang Pemerintah Provinsi Gubernur DKI Jakarta melalui anak perusahaannya, PT Jakpro tidak mengindahkan hal-hal yang memang telah melalui proses.

“Ini sangat menyedihkan. Padahal tuntutan yang warga lakukan notabenenya ini hanya kayak semacam pemberian yang cuma-cuma,” ucapnya, Minggu (21/1).

Berdasarkan cerita yang Sahroni dengar dari warga eks Kampung Bayam, awalnya terdapat komitmen pembayaran untuk menempati hunian KSB.

Lebih lanjut, warga melakukan negosiasi dan akhirnya berkurang perjanjian yang sebelumnya sudah warga sepakati.

Namun, ternyata semua yang warga jalankan hasilnya nihil. PT Jakpro hanya melakukan pembualan.

Sehingga, Sahroni menyayangkan atas perbuatan yang Pemprov Gubernur lakukan melalui PT Jakpro ini.

Lebih parahnya, Sahroni menilai bahwa Pj Gubernur, Heru Budi tidak memiliki empati terhadap masyarakat yang tengah menunggu hak nya.

“PJ Gubernur juga tidak punya perasaan. Maka saya katakan, PJ Gubernur DKI menzalimi masyarakat lebih tajam, dosanya lebih besar,” tukasnya.

Syahroni Minta Pj Gubernur Respon Cepat Keluhan Warga Kampung Bayam

Menurut Sahroni, mestinya PJ Gubernur sesegera mungkin untuk memberikan hak warga eks Kampung Bayam.

Sebab, segala aspek di hunian KSB ini melalui administrasi, dan warga telah menjalankan semua itu.

Sahroni juga meminta kepada Pj Gubenur agar merespon permasalahan ini dalam dua hari ke depan.

Apabila tidak ada respon, Sahroni mengancam akan mendatangi kantor gubernur, untuk meminta pertanggungjawaban atas hak warga eks Kampung Bayam.

“Kita minta 2×24 jam mesti di respon oleh Pak Gubernur. Kalau ngga, saya dan warga Kampung Bayam akan datangi kantor gubernur langsung,” tegasnya.

Perihal empat warga eks Kampung Bayam yang PT Jakpro laporkan ke polisi, menurutnya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan normal.

“Orang tidak kenapa-kenapa, kok. Kecuali datang menyerobot, maling atau ngerampok, boleh. Ini kan semua sesuai dengan kesepakatan,” urainya.

Untuk itu, Sahroni mengingatkan kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan perbuatan intimidasi atau semena-mena.

“Kapolres Jakarta Utara akan saya tegur kalau memang perlakuannya salah terhadap warga sendiri, ini berbahaya,” ucapnya.

Sahroni juga meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan tindakannya melalui landasan hukum yang tepat, bukan melakukan cara yang tidak benar.

“Maka itu, dari kepolisian kiranya pakai perasaan, pakai kebijakan landasan hukum, jangan mengintimidasi atau menindas masyarakat,” tandasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.