Waduh! Makan Anggaran Rp400 M Lebih, DPRD DKI Jakarta Baru Selesaikan 9 Raperda

Siberkota.com, DKI Jakarta – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 baru 9 Raperda yang sudah selesai.

“Dari 19 itu yang jadi perda sudah ada 8, eh 9 sama yang sedang berproses yang sudah di fasilitasi tapi belum turun,” katanya Senin (6/11/2023) saat diminta keterangan.

Lebih lanjut, Pantas menerangkan, 9 Raperda tersebut adalah bagian dari 19 Raperda pada Propemperda DPRD DKI Jakarta, yang sebelumnya berjumlah 35 Raperda. Meski telah dikurangi, disinyalir hingga saat ini baru 4 Raperda yang telah disahkan menjadi Perda.

Hasil kerja para legislator Ibu Kota itu, tidak sebanding dengan besarnya alokasi anggaran program dukungan pelaksaanaan tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp490.442.218.488.

Seperti tertera pada lampiran II Peratuan Gubernur DKI Jakarta tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan Perubahan APBD 2023.

Dalam alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp207.500.001.596 diperuntukan untuk kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan. Dari informasi yang beredar, amggaran itu direalisasikan kedalam kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper).

Ditemui TitikKata di gedung DPRD DKI, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, turut menyorot perihal terkait.

“Satu anggota dewan itu mendapat jatah 1 bulan 4 kali sosper, berarti 1 tahun tuh 48 kali. Yang menjadi persoalan adalah tiap kali sosper itu satu anggota dewan mendapatkan 40 juta,” ujarnya.

“Persoalannya adalah bagaimana supaya program sosialisasi Perda ini karena di alokasikan didukung oleh dana yang bersumber dari uang masyarakat melalui APBD, maka perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang diperlihatkan oleh anggota dewan,” pungkasnya.