GSM Tolak Kompensasi Pengunduran Diri Wapres Gibran, Tuntut Pengembalian Dana Fasilitas Negara

Siberkota.com, Tangsel – Wacana pemberian kompensasi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran menuai penolakan tegas. Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (13/11), Koordinator Gerakan Sosial Masyarakat Indonesia (GSM Indonesia), Hairil Anuar menyatakan keberatan keras terhadap penggunaan anggaran negara maupun uang pajak rakyat untuk membiayai kompensasi tersebut, serta menuntut pengembalian seluruh dana dan fasilitas negara yang telah digunakan selama masa jabatan berlangsung.

Menurut Hairil Anuar, pangkal persoalan terletak pada keabsahan proses perolehan jabatan WakilPresiden sejak awal. Ia berpandangan bahwa jabatan tersebut diduduki melalui proses yang melanggar etika dan ketentuan hukum, sehingga secara ketatanegaraan berstatus tidak sah sejakawal, meskipun persoalan tersebut baru terungkap atau dipersoalkan di kemudian hari.

“Dunia akhirat saya tidak ikhlas dan rida jika pajak yang saya bayarkan ke negara kemudian dijadikan bagian dalam mengompensasi Gibran sebagai wujud pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

Gibran menduduki jabatan Wakil Presiden secara curang, melanggar etika dan aturan, sehingga menjadi tidak sah. Lain halnya jika prosesnya dilakukan secara sah,” tegas Hairil Anuar dalam pernyataan resminya.

Implikasi Hukum dan Tuntutan Pengembalian Aset Negara

Lebih lanjut, Hairil Anuar menjelaskan bahwa status jabatan yang tidak sah sejak awal membawa konsekuensi hukum terhadap seluruh produk kebijakan maupun kewenangan yang pernah dijalankan.

Menurut pandangannya, segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsisebagai Wakil Presiden selama periode tersebut turut kehilangan legitimasi dan keabsahan hukum.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ia menilai bahwa negara tidak memiliki dasar hukum maupunmoral untuk memberikan kompensasi finansial kepada mantan Wakil Presiden. Sebaliknya, Hairilmenegaskan bahwa kewajiban hukum yang seharusnya ditegakan adalah pemulihan keuangannegara dan pencabutan seluruh hak protokoler maupun fasilitas negara yang masih melekat.

“Justru Gibran wajib mengembalikan semua dana negara yang ia gunakan selama menduduki jabatan Wakil Presiden yang diperoleh dengan cara tidak sah, bukan malahdikompensasi. Semua fasilitas negara yang melekat pada Gibran juga wajib ditiadakan,” ujar Hairil.

Menjaga Marwah Hukum Ketatanegaraan

Dalam penjelasannya, Hairil Anuar menekankan bahwa sikap kritis yang disampaikannya bukan dilandasi oleh faktor kebencian personal terhadap individu tertentu. Ia menegaskan bahwa fokusutamanya adalah konsistensi perlakuan hukum dan penerapan prinsip ketatanegaraan yang adil serta bertanggung jawab terhadap mantan pejabat negara.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemberian kompensasi dalam situasi pelanggaran etika danaturan justru akan menciptakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan dan pendidikan politik masyarakat.

“Jika kemudian tetap terjadi kompensasi, berarti negara sendiri mendidik warga negaranya untuk berperilaku tidak bertanggung jawab,” pungkas Hairil Anuar.