Temuan BPK atas Laporan Keuangan Jakarta, Gertak: PJ Gubernur Kurang Koordinasi

SiberKota.com, Jakarta – Dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, mengundang reaksi para pegiat anti korupsi. Salah satunya adalah Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak).

Temuan Kelebihan Pembayaran Gaji

Kritik pertama yang Gertak katakan adalah tentang kelebihan perhitungan pembayaran gaji atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

Ketua Umum Gertak, Dimas Tri Nugroho mengatakan, temuan itu berarti menandakan kurangnya koordinasi dalam sistem pemerintahan DKI Jakarta.

“Kalau memang ada kelebihan tersebut, berarti sistem pemerintahannya sendiri tidak berjalan dengan baik,” ucap Dimas, Rabu (27/12).

Dalam pengetahuannya, ia menjelaskan, sebelum turunnya pembayaran gaji seyogyanya sudah ada ploting anggaran dari perencanaan dan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Berarti, dalam hal ini permasalahannya adalah tentang pengawasan yang seharusnya ada pada pemimpin tertinggi di DKI Jakarta.

“Nah, di sini permasalahannya. Harusnya pengawasan harus langsung oleh Pj gubernur DKI, karena sebagai penanggungjawab saat ini,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan, jika kelebihan pembayaran gaji terus terjadi, maka pendapatan DKI Jakarta akan terus menurun.

“Pendapatan daerah yang seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat, akhirnya terbuang sia-sia,” tukasnya.

Permasalahan pada Paket Pengadaan Barang dan Jasa

Selanjutnya, tanggapan kedua dari Gertak ialah perihal pelaksanaan 24 paket pengadaan barang dan jasa.

Namun, ia mengakui akan sulitnya mendapatkan data tentang pelaksanaan puluhan paket tersebut.

“Kalau paket pengadaan barang dan jasa ini kita tidak bisa pungkiri lah, banyak sekali permainannya. Kami sendiri dari Gertak sulit untuk mendapatkan data tersebut, karena memang setiap kita bersuara, mereka sendiri yang mendapatkan paket tersebut sudah berkoordinasi satu sama lain,” tuturnya.

Atas kesulitan itu, ia meminta kepada Inspektorat untuk mengawasi perihal paket-paket tersebut.

Sebab, kunci dari kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah ketika adanya pemesanan ke e-katalog.

“Seharusnya Inspektorat itu mempunyai link pengawasan tersendiri untuk memantau hal tersebut, agar setiap pemenang-pemenang tender ini mampu untuk amanah dalam menjalankan paket-paket yang ada di DKI untuk kelangsungan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengutarakan, inti dari semua permasalahan ini adalah tindakan Pj Gubernur yang seharusnya melakukan koordinasi secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Selain itu, walaupun hanya sebagai pejabat sementara, Pj Gubernur mesti tegas dalam memberikan sanksi kepada SKPD-SKPD yang “bermain”.

“Dia mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan kegiatan yang sudah berjalan dari gubernur-gubernur sebelumnya,” tandasnya.

Temuan BPK tentang Penatausahaan Fasos dan Fasum

Sementara, Aktivis Pegiat Anti Korupsi, Danang Widoyoko, menyoroti perihal temuan BPK terkait penatausahaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Pasalnya, temuan tersebut belum tertib aturan, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah PJ Gubernur yang harus segera selesai.

“Jadi, fasos dan fasum ini lagi-lagi sebetulnya PR lama dari Pemprov DKI. Kalau masih ingat, dulu itu ada dugaan kasus korupsi dan juga penyelewengan di mana Pemprov DKI membeli lahan yang seharusnya miliknya sendiri,” paparnya.

“Jadi, karena tidak ada tata kelola yang tertib, tidak ada tabis yang memadai tentang keberadaan tanah dan aset-aset lain, termasuk juga fasum dan fasos. Sehingga, Pemprov DKI membeli lagi tanahnya sendiri,” sambungnya.

Danang menyebutkan, Heru Budi yang menjadi Pj Gubernur saat ini merupakan mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Sehingga, jika masih ada PR tersebut hingga saat ini, artinya ini adalah PR Heru yang lama, sebelum menjabat menjadi Pj Gubernur.

“Ini harusnya segera selesai. Saya kira waktunya tidak banyak, tapi semoga Pj membaca catatan dari BPK, karena ini PR beliau dulu yang tidak menyelesaikannya, sehingga sekarang muncul,” tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan LHP yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIIIJKT/5/2023 itu, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap 10 hal.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.