Soal Tunjangan Perumahan DPRD Jakarta, Warga: Yang Miskin Makin Miskin, Yang Kaya Makin Kaya

Siberkota.com, DKI Jakarta – Alokasi anggaran tunjangan perumahan bagi para wakil rakyat Jakarta di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dikomentari warga.

Rahman, warga Cempaka Putih Barat, Parminawati selaku warga Tanah Abang, serta Listin warga Kramat Sentiong, menyampaikan sikapnya terkait hal tersebut.

“Kalau untuk warga nya gak dapat, kurang setuju juga ya. Ya kurang setuju juga, gitu. Dewan nya dapat, warga nya gak dapat gitu. Jadi, gak setuju aja gitu. Kayak warga untuk bantuan-bantuan sosial juga kan kadang belum terealisasi. Kayak bantuan apa, beras, minyak goreng, itu kan kadang belum terealisasi dengan baik. Gitu aja sih. Warga nya juga kurang, butuh perhatian gitu”, ujar Rahman.

“Ya kalau gitu mah kita sebagai rakyat mah, bukan diri kita sendiri aja, mungkin rakyat yang lain juga kurang setuju gitu. Sebabnya, kenapa orang dewan aja yang dapat. Padahal bawahan begini-begini aja. Kita sebgai rakyat itu kan sedang kesusahan, apa-apa mahal, sembako mahal, apapun belanjaan mahal. Sedangkan dewan dapat duit segitu sebanyak itu kayaknya enggak sesuai dengan keadaan rakyat yang menderita saat ini”, ujar Parminawati.

“Tentang itu yang penting kerja nya benar, amanah, gak masalah segitu. Tapi kalau kerjanya cuma tidur pas lagi rapat, main game yang kayak viral-viral diviralin sama ya entahlah siapa di dalam sana, itu kayaknya ga amanah banget lah. Yang kayak gitu gak bener lah, gitu aja”, ujar Listin.

Mereka turut menyampaikan harapan untuk kedepannya atas sikap tersebut.

“Ya lebih ke bawah ya. Seharusnya ya lebih mengena ke bawahnya. Apa yang diinginkan warga, gitu aja. Yang diingini warga apa, mau apa, jangan ke dewan-dewan nya aja yang dimanja-manjain seperti itu”, ujar Rahman.

“Harapannya itu gak usah dilanjutkan. Cukup yang udah berjalan, berjalan. Yang akan datang, bagi-bagi lah untuk bawahan, untuk rakyat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya kalau begitu. Menurut saya pribadi, jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Sebab masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang memerlukan. Coba kami sebagai rakyat kecil begini, sangat membutuhkan itu juga bantuan dari pemerintah. Tapi kenapa orang atasan dapet, tapi rakyat kecil dibiarin dicuekin gini aja”, ujar Parminawati.

“Yang penting tuh apa yang dia dapat, itu kan uang rakyat, dia dipilih oleh rakyat, jadi sewajarnya dia harus bertanggung jawab apa yang sudah diamanatkan oleh rakyat buat dia gitu. Jadi kalau dia menyalahgunakan apa yang sudah diberikan, yang dititipkan oleh rakyat tersebut, dia enggak mengindahkan itu, ya ada waktunya semua itu akan dibalas lah gitu. Kalau misalnya dia tidak amanah”, ujar Listin.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengungkapkan perihal terkait.

“Kalau setiap bulan kan kita memang ada tunjangan perumahan kan disebutnya. Tunjangan perumahan sama tunjangan transportasi. Itu ibaratnya ganti rumah dinas karena kita tidak diberikan anggaran rumah dinas gitu. Jadi setau saya kalau anggaran tunjangan perumahan dewan itu dialokasikan memang untuk mengganti rumah dinas. Karena kita memang tidak disiapkan rumah, sama dengan kendaraan. Kalau dulu kan sempat kita disiapkan kendaraan tetapi akhirnya diganti menjadi tunjangan transportasi”, ujarnya saat diwawancara Selasa (7/11/2023).

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, terdapat belanja tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) senilai Rp90.052.800.000.

Alokasi anggaran tersebut terdapat di program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Sekretariat DPRD, yang jika dibagi dengan 106 anggota, maka masing-masing mendapatkan sekitar Rp849.554.716.