PMII STIE Mitra Karya Bekasi Gelar Aksi, Tuntut Keterbukaan Anggaran Pembangunan Halte

SiberKota.com, Kota Bekasi – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STIE Mitra Karya Bekasi mengadakan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Aksi ini merupakan hasil investigasinya atas pembangunan baru Halte Busway, Halte Sultan.

Padahal, tertulis pada anggaran 2023 judulnya adalah pearwatan halte. Namun, nyatanya ada pembangunan Halte Busway.

“Berdasarkan investigasi kami, ada halte yang sama dibangun yang baru, dengan tahun anggaran yang sama, tahun anggaran 2023 yakni dengan judul yang sama, termasuk juga dalam catatan 10 halte baru, Halte Sultan,” ucap Lala, salah satu massa aksi.

Berikut empat tuntutan PMII STIE Mitra Karya Bekasi yang harus segera Dinas Perhubungan Kota Bekasi lakukan:

1. Melakukan transparansi anggaran perawatan 10 Halte Busway dan perawatan 32 Halte Busway di Kota Bekasi pada tahun anggaran 2023.

2. Memberikan penjelasan secara detail pembangunan Halte Sultan di dalam judul disebut perawatan halte. Namun, pada realitanya adalah pembangunan halte baru.

3. Memberikan penjelasan secara detail dan transparan terkait pemeliharaan halte yang bersumber dari APBD 2023 sebanyak 32 halte di Kota Bekasi.

4. Kejaksaan Negeri harus memeriksa Kadishub Kota Bekasi beserta jajarannya, karena ada dugaan melakukan tindak pidana korupsi pada pemberian halte.

Tanggapan Kadishub Kota Bekasi

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar angkat bicara.

Pasalnya, pihaknya telah melakukan transparansi mengenai anggaran tersebut, dengan mempublikasikannya di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Zeni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tertutup dalam hal bersifat anggaran. Sebab, semua sudah tersistem dan masyarakat bisa mengaksesnya.

“Setiap anggaran SIPD pasti transparan, karena anggarannya semuanya terpublish. Teman-teman tadi yang menyampaikan aspirasi tau datanya dari mana, ya” tanyanya.

Perihal anggaran perawatan dan pembangunan halte tersebut, Zeno memastikan akan mengecek kembali.

Sehingga, apabila ada anggaran perawatan dan pembangunan yang cukup besar, Zeno siap mempertanggungjawabkannya.

“Yang paling penting transparansi anggaran akuntabilitas. Pertanggungjawaban anggaran sangat penting bagi kami untuk mempertanggungjawabkan anggaran itu,” tegasnya.

Zeno menyatakan bahwa pembangunan halte itu nominal anggarannya bervariasi. Sehingga, apa yang disebutkan tadi, tidak lah tepat.

“Pembangunan halte ini bukan Rp. 200 Juta kawan-kawan, bervariasi sesuai dengan volumenya dan dengan dimensinya. Jadi, bervariasi, ya,”

Dalam fisik pembangunannya, halte telah menggunakan smart halte. Maksudnya, halte akan terhubung dengan CCTV.

Selain itu, terdapat berbagai fitur-fitur, USB, papan pengumuman, marka bawah, dan lain sebagainya dalam fisik pembangunan halte tersebut.

“Kami telah melaksanakan secara kaidah-kaidah keuangan yang seharusnya. Jika teman-teman mempunyai catatan, kita diskusikan bersama, ya,” tandasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News