Muhyani Terima SKPP, Kejati Banten Jelaskan Penghentian Kasus

SiberKota.com, Banten – Muhyani (58) yang sebelumnya menjadi tersangka pembunuh pencuri kambing ternaknya, tak kuasa menahan air matanya setelah menerima Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)

Pasalnya, setelah melawati masa sulit dan akhirnya mendapatkan kebebasan, Muhyani berkeinginan menikmati waktu bersama keluarga.

“Alhamdulillah, lega sekali, masih syok. Banyak sih yang nawarin bapak ngurusin kambing lagi, tapi bapak istirahat dulu,” ungkapnya.

Sebelumnya beredar, Muhyani seorang peternak asal Kampung Ketileng, Teritih, Walantaka, Kota Serang, memergoki dua pencuri yang mengambil kambing ternak nya.

Kemudian, aksi duel pun terjadi. Pencuri (Waldi) menggunakan golok, sedangkan Muhyani memakai gunting yang biasa ia pakai untuk kebutuhan sehari-harinya.

Waldi terluka dan melarikan diri, hingga akhirnya tewas di tengah sawah karena lukanya yang parah.

Peristiwa tersebut tejadi pada Februari 2023 lalu, hingga penetapan Muhyani menjadi tersangka penganiayaan pada 15 September 2023.

Sehingga, Muhyani didakwa dengan ancaman 7 tahun penjara sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP.

Namun, pada 13 Desember 2023, Kejari Serang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Muhyani.

Penjelasan Penyerahan SKPP oleh Kejati Banten

Menanggapi hal itu, Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan menjelaskan, dasar penghentian kasus Muhyani sesuai pasal 140 ayat (2) KUHP.

Makna dari pasal tersebut adalah kejaksaan selaku pengendali perkara atau asas dominus litis memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan.

Menurut Didik, berdasarkan fakta perbuatan yang telah jaksa gali, terjadi pembelaan terpaksa atau noodweer oleh Muhyani. Hal tersebut sebagaimana termaktub pada pasal 49 ayat (1) KUHP.

“Bahwa di pasal 140 ayat (2) itu memungkinkan kejaksaan itu punya hak namanya deponering (penyampingan perkara demi kepentingan umum), itu demi hukum kita hentikan. Jadi kejaksaan itu kita adalah dominus litis pengendali perkara,” urainya.

Didik menegaskan, saat ini Muhyani tidak lagi menyandang status tersangka, karena telah menerima SKPP.

“Dengan menerima SKPP ini, beliau itu sudah tidak menyandang tersangka, sehingga sudah close, perkaranya sudah tutup,” jelasnya.

Guna memulihkan hak-hak Muhyani seperti semula, ucap Didik, pada proses penyerahan SKPP disaksikan langsung oleh tokoh masyarakat dan RT setempat.

“Nanti RT juga tahu kalau mungkin ngurus-ngurus surat apa? Dia sudah tidak ada embel-embelnya lagi, memang harus di beritahukan seperti itu,” tandasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.