LADK Caleg Kabupaten Serang Baru 71 Persen, KPU Minta Percepat

SiberKota.com, Kabupaten Serang – Para peserta Pemilu semakin mudah dalam memberikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Kekinian, pemberian LADK bisa melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

Namun, hinga pada Rabu (3/1/24) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, dari 717 Calon Legislatif (Caleg) di Kabupaten Serang, baru 71 persen yang memberikan LADK.

“Progressnya sudah 71 persen, sisanya kita dorong untuk membuat akun Sikadeka,” kata Komisioner KPU Kabupaten Serang, H. Asmawi, Rabu (3/1).

Asnawi menegaskan, agar seluruh para caleg dapat menyelesaikan laporan sebelum tanggal 7 Januari 2024.

Sebab, KPU Kabupaten Serang akan menutup pemberian LADK di aplikasi Sikadeka pada tanggal 6 Januari 2024.

“Kita dorong sampai dengan tanggal 5 Januari 2024. Kemudian, tanggal 6  januari juga akan meminta closing, sampai dengan tanggal 7 Januari bisa mendapatkan laporan dari masing-masing peserta pemilu,” paparnya.

Asnawi menyatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan apabila para peserta Pemilu mengalami kendala teknis dalam membuat LADK maupun pembuatan Sikadeka.

Sebab, jika penyerahan LADK tidak memenuhi jadwal yang tertera, akan ada sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu.

“Kami upayakan seluruhnya menyerahkan LADK per tanggal 7 Januari 2024, karena memang di PKPU sendiri ada konsekuensinya,” tuturnya.

Sanksi yang Melanggar Penyerahan LADK

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon menekankan bahwa pihaknya secara tegas akan melakukan pengawasan LADK  partai politik (parpol).

Untuk itu, Furqon meminta agar setiap parpol mematuhi ketentuan seperti yang tertuang dam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang LADK.

“Kalau tidak mematuhi, itu kan teman-teman membaca sanksi nya bisa kena di diskualifikasi dari peserta pemilu,” tegasnya.

Furqon menyatakan, jika dalam waktu yang ditetapkan masih menemukan adanya parpol yang belum memberikan LADK dan pembuatan akun Sikadeka, pihaknya akan membuat surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Serang.

“Tahapan harus selesai waktunya. Kalau tidak, sesuai dengan aturan yang berlaku terancam dibatalkan. Kita melihat itu sanksi di PKPU,” tandasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.