Ini Hasil Kajian Sementara PWI Tangsel Soal Layanan Air Sinarmas Land

SiberKota.com, Tangerang Selatan – Tim khusus bentukan PWI Tangsel yang tengah mengkaji kebijakan pengelolaan layanan air di kawasan BSD, Serpong, menemukan kejanggalan pada tarif yang ditetapkan oleh pihak pengelola Sinarmas Land.

Salah seorang anggota tim khusus, Hari W menjelaskan, hasil dari kajian yang masih bersifat sementara ini didapati adanya kejanggalan peraturan pada penjualan dan pembelian pasokan air.

Pasalnya, pasokan air curah yang Sinarmas Land beli dari Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, menggunakan tarif peraturan Bupati.

Sedangkan, untuk penjualannya menggunakan peraturan Wali Kota Tangerang Selatan.

“Di sini jelas bahwa pasokan air terhadap BSD ini lebih murah. Penjualannya itu menggunakan Peraturan Walikota Tangerang Selatan, di sisi lain mereka membeli pasokan air di TKR dengan tarif peraturan Bupati,” ujar Hari di Kantor PWI Tangsel, Kamis (28/12).

“Kita menyoroti bahwa perlakuan terhadap BSD ini dengan pelanggan domestik terutama masyarakat itu berbeda,” tambahnya.

Kemudian, anggota tim lainnya, Idral Mahdi mengungkapkan surat balasan dari pengelola BSD City yang bernomor 054-SML-PO-CC-XI-2023.

Pada surat itu, Idral menyebutkan bahwa dasar pengelolaan pelayanan air berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Perumdam TKR sejak 1997.

Namun, PWI Tangsel sebagai pelanggan baru menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tangsel terkait tarif layanan air.

“Pada poin ketiga pihak Sinar Mas menyebutkan dasar pengelola BSD City dan memungut biaya atas hal tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Perumdam TKR sejak 1997. Sementara, kami sebagai pelanggan baru menerima di sini pihak BSD memakai SK Wali Kota Tangsel dalam menentukan tarif layanan air,” paparnya.

Sementara, Andre Sumanegara yang juga anggota tim khusus menegaskan, hasil kajian yang tim lakukan untuk meluruskan atas PWI Tangsel yang sebagai salah satu pelanggan air BSD.

Andre menyoroti perihal adanya ambiguitas dari kutipan tarif layanan air BSD, pada selebaran brosur yang ia dapati di setiap rumah di kawasan Nusa Loka.

Kutipan tarif pada brosur tersebut, dasar penjualannya menggunakan SK Wali Kota Tangsel. Namun, pada brosur itu juga terpampang Logo Perumdam TKR.

“Kita menanyakan itu. Kedua perbedaan tarif ini kami tidak terlalu concern di ruang industri, tetapi di sini (brosur), ada hunian yang tarifnya yang sudah ditetapkan oleh Perumdam TKR,” ungkapnya.

Andre juga menyatakan bahwa kajian ini masih bersifat sementara, sehingga pihaknya masih tengah melakukan kajian yang lebih mendalam.

Kekinian, Andre bersama tim telah mengantongi beberapa pendapat dari instansi lainnya yang berkaitan dengan permasalah yang sedang dikaji.

“Sudah kita dapatkan dan tinggal kita rangkum sebagai hasil kajian yang akan dilaporkan ke ketua. Kita pengen detail sebagai konsumen dan pelanggan. Kita juga ingin tahu aturannya seperti apa, baik dari BSD, TKR, dan Pemkot Tangsel terkait tarif air yang dicantumkan,” tuturnya.

Menurut Andre, urgensi dari penyorotan terhadap pelayanan air bersih BSD City ini, mengacu pada hak konsumen dan kebutuhan masyarakat Tangsel akan air bersih sesuai dengan UUD 1945 Pasal 3.

“Kami tegaskan, bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kita di sini sekretariat PWI sebagai pelanggan mendapatkan layanan air bersih,” tegasnya.

“Selain kita, masyarakat di Tangsel harus mendapatkan air bersih sesuai dengan UUD 1945 pasal 3 bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tandasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.