Caleg Nasdem Lebak Marah-marah Saat Perhitungan Suara, Ini Penjelasannya!

SiberKota.com, Lebak – Pada saat Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan, Caleg DPRD Kabupaten Lebak dari Partai Nasdem, Desi Herdiana Safitri marah-marah.

Sebab marah-marahnya Caleg DPRD Lebak dari Partai Nasdem tersebut, lantaran ia mengetahui banyak perolehan suaranya yang hilang.

Tak puas dengan marah-marahnya itu, Desi pun juga melayangkan protes hingga menyetop sementara proses rapat tersebut.

Peristiwa itu pun ada yang mengabadikan dengan memvideokan dan menguploadnya, sehingga menjadi perbincangan yang ramai di media sosial.

Awak media pun mengkonfirmasi perihal kejadian. Sehingga, Caleg DPRD Lebak dari Nasdem tersebut menjelaskan kejadian saat itu.

Penyelenggara Pemilu Tak Mau Buka C1 Plano

Desi menyatakan, sebabnya marah-marah karena terdapat perbedaan hasil perhitungan timnya dengan hasil pada rapat tersebut.

“Di desa Ciginggang itu terdapat 15 TPS, setelah dihitung suara, tidak membuka C1 Plano tapi rekapitulasi desa,” ungkapnya, Kamis (22/2).

Pasalnya, sesuai dengan C salinan yang ia miliki, lanjut Dedi, data partai yang awalnya mendapatkan 99 menjadi 2 suara per desa.

“Sedangkan, di Ciginggang TPS 1 aja Partai NasDem ini sudah jelas 23,” ungkapnya.

Desi menegaskan bahwa aksi marah-marahnya itu sebagai bentuk kekesalannya terhadap penyelenggara Pemilu.

Sehingga, Desi meminta kepada PPK penyelenggara Pemilu agar membuka C1 Plano.

“Saya meminta untuk membuka C1 Plano, tapi mereka tidak melakukan itu. Makanya saya meminta untuk penundaan pleno,” terangnya.

Desi mengungkapkan, alasan dari tidak maunya PPK dan penyelenggara Pemilu membuka C1 Plano, karena sudah menjadi kesepakatan saksi.

“Alasan mereka tidak mau membuka, karena kesepakatan saksi bukanya per desa,”

Dengan adanya kejadian ini, Desi meminta agar Bawaslu segera bertindak atas adanya kejanggalan ini.

Apalagi, lanjut Desi, saat ini terdapat masifnya wacana perihal penyelanggaraan pemilu yang buruk.

“Saya hanya minta ke Bawaslu, KPU, dan instansi terkait, ayolah bersama-sama bagaimana demokrasi ini adil dan terbuka. Ini untuk konsumsi publik, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua masyarakat harus tau,” pungkasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.