Puspolrindo Pertanyakan Legalitas PT Jakpro Polisikan Warga KSB

SiberKota.com, Jakarta – Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo) mempertanyakan legalitas atau legal standing atas tindakan PT Jakpro yang melaporkan empat eks warga Kampung Bayam.

Pengamat Kebijakan Publik Puspolrindo, Yohanes Oci menegaskan, pihak kepolisian mestinya bekerja sacara objektif.

“Persoalan warga yang di polisikan, polisi harusnya bekerja secara objektif, mempertanyakan legalitas PT Jakpro,” ucap Yohanes, Sabtu (27/1).

Seperti halnya, mempertanyakan perihal legalitas PT Jakpro atas pengelolaan Rusun Kampung Susun Bayam (KSB).

Sebab, terdapat dugaan bahwa PT Jakpro hingga kini belum mendapat hak penuh dalam mengelola Rusun KSB dari pemerintah.

“Konon katanya, ada dugaan PT Jakpro juga belum mendapat sebuah instruksi dari pemerintah untuk mengelola terkait rusun itu sepenuhnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Yohanes menekankan bahwa seharusnya polisi juga hadir dalam audiensi terhadap Pemerintah DKI.

Lalu, polisi juga semestinya mempersilahkan eks warga Kampung Bayam yang ingin menempati Rusun KSB.

Sebab, pembangunan rusun tersebut untuk eks Warga Kampung Bayam, atas dampak dari pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) kala itu.

Yohanes menyatakan, dengan tidak memiliki hak atas rusun KSB, PT Jakpro seharusnya tidak bisa melaporkan warga ke pihak kepolisian.

Namun, penilaian laporan tersebut harus bersifat objektif, seperi melihat tingkat kerusakan dan lain sebagainya.

“Kalau sudah menerima legal standing atau mengelola penuh rusun, PT Jakpro punya hak untuk melaporkannya, tetapi harus objektif,” tuturnya.

Pj Gubernur Punya Peran Penting atas Permasalahan di KSB

Menurut Yohanes, yang memiliki peran besar dalam hal permasalahan ini adalah Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Sebab, PT Jakpro merupakan salah satu bagian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, serta aset daerah tercatat di situ.

Untuk itu, langkah koordinasi yang dibutuhkan saat ini adalah hanya sebatas pemberian legalitas dari Pj Gubernur DKI terhadap PT Jakpro.

“Peran sentral untuk mengayomi warga yang terdampak pembangunan JIS, supaya mendapatkan tempat yang layak dalam rusun itu, ya Heru,” tandasnya.

Berdasarkan data yang terhimpun,  PT Jakpro mengklaim bahwa pihaknya belum bisa memberikan akses hunian KSB terhadap eks warga Kampung Bayam.

Menurut PT Jakpro, ketidaksanggupannya memberikan akses, karena Pemprov DKI Jakarta saat ini belum memberikan legalitas secara resmi untuk mengelola KSB.

Perlu diketahui, berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2019, pemberian tugas kepada PT Jakpro hanyalah membangun dan mengelola stadion olahraga bertaraf intenasional beserta fasilitas pendukungnya.

Pergub tersebut berisikan tentang penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.