Kabupaten Tangerang Masuk Daftar Daerah Rawan Pelanggaran di Pemilu 2024
Bawaslu Kabupaten Tangerang saat sedang menggelar rapat
Siberkota.com, Kabupaten Tangerang – Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten masuk kedalam daftar sebagai wilayah yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Andi Irawan mengatakan hal itu merujuk pada hasil kajian indeks kerawan pemilu (IPK) pada Pemilu 2019 lalu. Sehingga, daerahnya itu saat ini masuk kedalam daftar wilayah berpotensi banyaknya pelanggaran pemilu.
“Se-Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori daerah rawan ketiga pelanggaran Pemilu,” kata Andi kepada wartawan, Rabu, 1 Februari 2023.
Andi mengungkap, Kabupaten Tangerang sendiri di pemilu 2019 lalu, masuk pada tingkat kerawanan sedang, dalam sub dimensi pelanggaran hak pilih berada diangka kerawanan 80,82 poin. Sedangkan, kata dia indeks tingkat kerawanan pelanggaran di sub dimensi kampanye, menembus angka 100 poin.
“Untuk titik kerawanan berada pada tiga kecamatan dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang yakni, Kecamatan Keronjo, Sepatan Timur dan Kelapa Dua,” ujarnya.
Andi menyebut, dugaan jenis pelanggaran yang terjadi tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu tahun 2019, seperti politik uang, politik identitas dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, pihaknya pun menyiapkan berbagai upaya pencegahan serta penguatan tugas pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Tangerang.
Diantaranya melakukan kajian pembacaan suasana, kondisi, dan situasi pra tahapan Pemilu 2024 di lapangan yang melingkupi 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.
“Kita lakukan kajian untuk pencegahan pelanggaran pemilu, dengan pembacaan suana, kondisi, dan situasi pra tahapan pemilu,” terangnya.
Sementara itu, Kordinator Divisi Humas, Hukum, Data, dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Zulfikar menambahkan, pihaknya tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada Parpol, Caleg, ataupun Calon Bupati yang melakukan pelanggaran dala Pilkada dan Pemilu.
“Kami akan tindak tegas siapapun yang melanggar aturan,” tandasnya.