siberkota
Mengupas Tuntas Informasi

Perlunya Perlindungan Transaksi Keuangan di Masyarakat

Siberkota.com, Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu mengutarakan, peningkatan transaksi keuangan digital yang kini berjalan  semakin cepat dinilai perlu dibarengi dengan kemampuan literasi memadai. Tujuannya, supaya dapat bermanfaat bagi konsumen.

“Meningkatnya transaksi keuangan digital di Indonesia menjadi angin segar bagi investor. Hal ini berpotensi menarik minat mereka untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi dana pada perusahaan di Indonesia, maupun dalam bentuk perusahaan berbasis teknologi dan komunikasi. Namun konsumen perlu dilengkapi dengan literasi supaya transaksi ini bermanfaat untuk mereka,” terang Thomas, Selasa (12/10/2021).

Tanpa literasi keuangan yang memadai tersebut konsumen akan dapat terjerat pinjaman fintech lending dan juga mungkin dapat mengalami kebocoran data pribadi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menunjukkan, tingkat literasi finansial di Indonesia baru mencapai 38% yang menunjukkan konsumen masih belum memiliki pemahaman dan keterampilan memadai dalam mengelola keuangan.

Angka ini kontras jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 76% yang mengindikasikan banyaknya masyarakat yang sudah mengakses layanan keuangan digital di Indonesia seperti untuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan mikro.

“Potensi transaksi keuangan digital di Indonesia menjanjikan dan akan terus meningkat. Berdasarkan data Google, Temasek & Bain 2020, akumulasi nilai pembelian melalui platform digital di Indonesia akan mencapai USD 124 miliar pada tahun 2025,” tambahnya.

Thomas menyebutkan, investasi asing yang masuk ke Indonesia sebaiknya tidak dilihat sebagai hal negatif yang dapat mengancam perekonomian domestik.

Investasi asing juga memiliki dampak positif karena, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja dan secara tidak secara langsung mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Lapangan kerja baru juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, menambah capital lending yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perusahaan dalam negeri.

Upaya perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat untuk mendukung tumbuhnya ekonomi digital. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena UU ini belum memasukkan ekosistem ekonomi digital di dalamnya.

“Kegiatan ekonomi digital yang melibatkan penyedia jasa dan layanan serta konsumen membutuhkan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Payung hukum tersebut juga merupakan instrumen penting yang harus disiapkan pemerintah sebelum menerapkan pajak digital,” tutup Thomas.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

G-9QEVPDG5HT