DPRD Banten Minta Pemprov Tertibkan 17 Perusahaan yang Tidak Punya SIPPA

SiberKota.com, Banten – DPRD Provinsi Banten meminta Pemprov Banten agar segera melakukan penertiban terhadap 17 perusahaan di Kabupaten dan Kota Tangerang yang tidak memiliki surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (SIPPA).

Hali itu terucap dari Anggota DPRD Banten, Gembong R Sumedi di Gedung DPRD Banten, Rabu (12/6).

“Ketika perusahaan ini belum memiliki izin SIPPA, berarti dia harus segera mengurus. Karena kalau dia nggak punya SIPPA berarti nggak berhak mengambil air permukaan. Di satu sisi, pemerintah kalau nggak ada SIPPA nya itu kan tidak bisa menindak. Jadi, perusahaan-perusahaan harus segera mengurus SIPPA-nya,” ucap Gembong.

Dalam menindak perusahaan tak ada SIPPA, Gembong juga meminta agar melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kalau nakal itu harus ditindak lah, saya pikir perlu. Sebelum kesana, mungkin peru diselidiki dulu apa yang membuat mereka sampai lalai membuat SIPPA,” ujarnya.

Gembong mensinyalir, perusahaan-perusahaan tersebut telah lama beroperasi tanpa legalitas dalam memanfaatkan air permukaan.

Sehingga, Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami kerugian dalam hal Pemasukan Anggaran Daerah (PAD).

“Ini masalah dari dulu, sehingga memang mesti ada koordinasi yang rapih antara Kementerian PU. Jadi, jangan mempersulit,” katanya.

Untuk itu, Gembong meminta agar lebih serius dalam memperhatikan masalah tersebut bersama-sama.

“Ini harus jadi perhatian bersama baik dari kementerian, perusahaan, dan PUPR harus saling support,” sarannya.

Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Gembong meminta agar melakukan pemanggilan terhadap 17 perusahaan tersebut.

“Bapenda yang harusnya memfasilitasi agar mereka mudah untuk mendapatkan SIPPA ini,”  tandasnya.

Pada laporan Keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya pajak air permukaan belum sepenuhnya maksimal.

Hal tersebut tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan nomor 29.B/LHP/XVIII.SRG/04/2024.

Hasil pemeriksaan BPK, belum maksimalnya karena belum ada pemungutan pajak pada 17 perusahaan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan di wilayah sungai pada kedua daerah tersebut.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.