PT Jakpro Angkat Bicara Soal Tidak Ijinkan Warga Tinggal di KSB

SiberKota.com, Jakarta – Pada kegiatan diskusi yang bertajuk “Mengurai Benang Kusut Kampung Bayam” PT Jakpro mengungkapkan alasannya kenapa hingga saat ini tidak memberikan hak kunci atas warga eks Kampung Bayam.

Direktur Utama JakPro, Iwan Takwin menyampaikan, jika melihat polemik tersebut, mestinya melihat proses regulasi sebelumnya.

Iwan menyebutkan, proses yang tercatat di master plan telah pihaknya jalankan. Seperti halnya, melakukan komunikasi dengan baik, hingga melibatkan warga eks Kampung Bayam dalam urusan konstruksi.

“Kita libatkan mengelola kantin, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang simpel. Tujuannya adalah mau berdampingan itu tidak memikirkan macam-macam,” ujarnya di JB Tower, Minggu (4/2).

Untuk itu, lanjut Iwan, permasalahan tidak adanya pemberian hak kunci mesti melihat lebih mendalam, dengan urutan-urutan sebelumnya yang sudah berjalan.

Iwan mengklaim, pihaknya telah berusaha menerapkan norma-norma aturan dalam memberikan treatment kepada warga yang terdampak.

Hingga munculnya polemik, pihaknya juga tidak tinggal diam. Sehingga, memberikan tawaran menempati rusun yang ada di sekitar Jakarta.

“Di sinilah Pemprov hadir sebagai induk kami memberikan solusi, menawarkan beberapa rusun untuk mereka tinggali dan hidup normal,” tuturnya.

Tak hanya itu, memberikan pelatihan-pelatihan berwirausaha terhadap warga terdampak juga salah satu solusi dari pihak PT Jakpro.

“Hasilnya, supaya bisa membantu kami dalam mengelola valiu-valiu. Tidak hanya JIS, tapi beberapa valiu di sana bisa melibatkan mereka,” tandasnya.

Di lain sisi, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menanggapi atas polemik di Kampung Susun Bayam (KSB).

Polemik KSB Erat Kaitannya dengan Anies Baswedan

Nirwono menyatakan bahwa polemik KSB kaitan sangat erat dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Rasyid Baswedan.

“Kalau kita mundur sedikit, kasus ini muncul dari salah satu program dari Pak Anies dengan 21 kampungnya,” ungkapnya.

Nirwono mengungkapkan, Kampung Bayam merupakan masuk dari salah satu program tersebut.

Dalam melihat polemik ini, ucap Nirwono, mestinya bedakan cara pandang antara kebijakan awal program dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Sebab, dari jauh hari sebelumnya, Nirwono telah mengantisipasi akan adanya timbul permasalahan di kemudian sehari.

“Kenapa masalah? Karena Kota Jakarta sendiri kebijakannya selalu terkait dengan siapa yang menjabat,” imbuhnya.

Nirwono menyebutkan, dalam program 21 Kampung itu tingkat keberhasilan yang paling mulus, salah satunya adalah Kampung Aquarium.

Namun, untuk Kampung Bayam, terdapat kendala di luar dugaan, yakni munculnya Covid-19.

Sehingga, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) tertunda, dan tentunya pembangunan KSB juga ikut tertunda.

“Kalau kita melihat sedikit dalam konteks sejarah Kampung Bayam, ini terkendala ada faktor Covid, sehingga pembangunannya tertunda,” terangnya.

Lantas,  Kenapa Belum Ada Penyerahan Kunci?

Nirwono mengungkapkan, permasalahannya ada pada hak kepemilikan tanah. Pasalnya, gedung KSB berdiri di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

Sementara, pelaksanaan pembangunan ialah PT Jakpro. Sehingga, pada proses penyerahan masih milik Pemprov dan belum ada penyerahan kepada PT Jakpro.

Untuk itu, titik masalahnya adalah belum adanya penyerahan tanah gedung KSB secara resmi dari Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakpro.

“Kita tahu, proses penyerahan sebuah lahan Pemda DKI tidak mudah. Pasca peresmian 2022 Oktober lalu sampai sekarang masih dead lock,” tandasnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.