Aparat Kepolisian Jakut Jemput Paksa Warga KSB, Cacat Prosedur?

Siberkota.com, Jakarta – Salah satu warga eks Kampung Bayam yang saat ini menempati Kampung Susun Bayam (KSB), Muhammad Furqon dijemput paksa oleh puluhan aparat kepolisian Jakarta Utara (Jakut).

Penjemputan paksa itu terjadi jelang buka puasa pada Selasa (2/4/2024) di rumah Hunian Sementara (Huntara) yang ditempati Furqon.

Ditemui di KSB, Rabu (3/4/2024) istri Furqon Munjiah menjelaskan, jika penjemputan paksa itu membuat dirinya kaget.

“Saya selaku istrinya mas Furqon kemarin saya kaget sekali dengan adanya datangnya dari pihak kepolisian yang tidak berkabar terlebih dahulu. Suami saya dijemput paksa dengan polisi menanyakan adanya pak Junaedi, nah saya menunjukkan rumahnya pak Junaedi lalu sebagian aparat masuk ke rumah saya menarik suami saya dari dalam kamar. Karena tadinya lagi membuat berkas, suami saya melangkah ke kamar mandi mau buka puasa nah akhirnya polisi itu saya begitu keluar sebagian polisi masuk ke dalam kamar digrebek lah itu tiga polisi itu. Suami saya dicekek terus saya mau masak pun diacak-acak akhirnya saya juga dibawa paksa, ditarik-tarik. ‘Ini maksudnya apa pak? Kenapa suami saya diseperti iniin saya bilang. Udah penjelasannya nanti dikantor aja. Kok seperti ini bapak tidakannya, emang suami saya teroris, emang suami saya pengedar narkoba? Tolong dong jelaskan ada apa ini? Saya bilang. Tadi yang ditanyakan pak Junaedi kenapa suami saya. Enggak ini ketemu orangnya ini, katanya. Sebutin namannya pak. Ya ini pak Furqon, katanya,” ucap Munjiah.

Sementara itu, Sekjen Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Yusron mengatakan penangkapan Fuqron tanpa didasari surat perintah atapun bukti yang ditunjukkan pihak kepolisian.

“Kami anggap itu sebagai penjemputan paksa atau bahkan lebih tepatnya mungkin penculikan, karena seharusnya kalaupun misalnya memang ada penjemputan paksa tentu harus melalui prosedur-prosedur tertentu dan mentaati aturan-aturan tertentu. Karena kami memandang bahwa yang namanya tindak pidana atau hukum acara pidana seharusnya dilalui berdasarkan prosedur tertentu yang itu sudah diatur dalam KUHAP misalnya,”katanya.

Yusron kemudian menjelaskan berapa poin penting dalam penangkapan Furqon.

“Diantaranya adalah bahwa penjemputan paksa ini yang pertama mencederai upaya mediasi yang sedang kita upayakan. Yang kedua, penjemputan paksa ini jelas cacat prosedur dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Kemudian, penjemputan paksa ini sarat atau penuh dengan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian,”katanya.

“Terkait dengan cacat prosedur yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada prosedur tertentu yang harus ditaati oleh kepolisian jika memang menjemput pak seseorang jika memang dianggap tersangka. Dalam pasal seratus 112 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa kepolisian itu wajin menunjukkan surat perintah penangkapan paksa, sayangnya dalam penangkapan penjemputan paksa kemarin tidak ada surat perintah yang ditunjukkan. Yang kedua kami sebutkan cacat prosedur karena pemanggilan yang sebelumnya dikirimkan kepada Furqon sejak awal memang tidak memiliki kecukupan bukti, sehingga pemanggilan apalagi penjemputan paksa kemarin itu tidak memiliki kecukupan bukti yang kuat,”tambahnya.

Baca berita SiberKota lainnya, di Google News

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.