Warga Sindang Jaya Laporkan Pengembang Suvarna Sutera Ke DPRD

Siberkota.com, Kabupaten Tangerang – Pihak pengembang Suvarna Sutera dilaporkan puluhan warga Sindang Jaya ke DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (4/7/2022).

Laporan tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pemdaat (RDP) Komisi IV bersama pihak pengembang dan puluhan warga, membahas terkait masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan komplek perumahan elit Suvarna Sutera.

Koordinator Warga Sindang Jaya, Ali Husni menyampaikan beberapa poin. Salah satunya terkait pemagaran di kawasan perumahan Suvarna Sutera yang menyebabkan ruas jalan tidak memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) sehingga warga kerap dikepung banjir.

“Air enggak bisa mengalir soalnya tertutup karena ada pemagaran itu, ini mengakibatkan jalan terendam banjir sekitar 20 sampai 30 Centimeter,” jelasnya.

Ali mengungkap, banjir tersebut kerap terjadi di ruas jalan Sindang Jaya Menuju Gandu serta di jalan Sindang Jaya menuju Sindang Asih, tepatnya didepan dan disamping kantor Kecamatan Sindang Jaya. Padahal menurutnya, sebelum ada perumahan Survana Sutera wilayah tersebut tidak pernah mengalami banjir.

“Totalnya dua ruas jalan di Sindang Jaya selalu mengalami banjir,” singkatnya.

Selain Banjir, lanjut Ali, warga juga mempertanyakan pembuatan tandon air yang menjadi kewajiban pengembang. Dan juga terkait Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin lantaran adanya pemotongan jalan oleh pengembang Suvarna Sutera yang dinilai membahayakan masyarakat.

“Kami juga mempertanyakan tentang kejelasan kepemilikan Situ Pasir Gadung yang diklaim oleh pihak Suvarna sebagai milik mereka, selain itu bau tak sedap akibat sampah dari perumahan juga harus dibenahi,” tuturnya.

Sementara itu, perwakilan dari pihak pengembang Suvarna Sutera, Junta, belum bisa menjawab secara keseluruhan terkait pertanyaan gugatan dari warga itu. Hal ini dikarenakan pihaknya tidak membawa dokumen – dokumen yang dibahas RDP tersebut.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menyarankan agar RDP dihentikan. Menurutnya pertemuan ini tidak akan menghasilkan solusi dikarenakan tidak ada satu pun dari pihak SKPD ataupun pengembang membawa dokumen terkait yang dibutuhkan pada agenda rapat tersebut.

Padahal, kata Kholid, dokumen-dokumen tersebut diperlukan, untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan konsistensi Developer kepada apa yang sudah direncanakan.
Ia pun mempertanyakan, bagaimana pimpinan rapat akan melakukan pembahasan apabila dokumen yang dibutuhkan tidak ada.

“Kalau hari ini tidak ada yang bawa dokumen dalam rapat ini, mendingan besok kita undang lagi siapkan dokumennya lalu nanti kita ke lapangan, jadi tidak ada salah menyalahkan lagi,” tandasnya.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.