Pelimpahan Berkas Perkara Kini Berjalan Secara Elektronik

Siberkota.com, Jakarta – Nota Kesepahaman (MoU) baru terkait Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) telah disyahkan. Tujuannya supaya memangkas waktu proses pemberkasan dan transparansi sistem.

Nota kesepahaman demikian dibentuk atas kesepakatan sembilan kementerian/ lembaga terkait. Ketua Mahkamah Agung (MA);Syarifuddin mengatakan, kemudahan proses pemberkasan pidana yang dimaksud yakni berkas perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik.

“Dalam nota kesepahaman yang baru ini terdapat penambahan item pada Pasal 2 huruf e, yaitu tentang pelimpahan berkas perkara secara elektronik,” kata Syarifudrin, Selasa (21/6/2022).

Ia menjelaskan, mekanisme baru tersebut akan memberikan kemudahan dalam hal administrasi dan proses pelimpahan perkaranya. Di samping itu, pelimpahan berkas perkara secara elektronik juga akan membantu percepatan dalam proses penanganan perkara di tingkat upaya hukum..

Ditambahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, SPPT-TI akan mengoptimalkan penegakan hukum yang lebih transparan dan terkontrol. Dimana tujuan utama penandatanganan MoU bertujuan mewujudkan kehadiran negara dalam reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

“SPPT-TI merupakan langkah awal dalam mengubah proses penanganan perkara yang saat ini masih berbasis dokumen fisik dan selanjutnya dengan dukungan penuh dari kemajuan teknologi,” tandas Mahfud.

Penandatanganan nota kesepahanan dilakukan oleh Ketua MA bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Petrus Reinhard Golose, dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.